Namun semua masalah tersebut pada akhirnya dapat ditangani oleh Pemerintah Pusat dengan menggunakan beberapa Peraturan Pemerintah tentang pengadaan tanah untuk Fasilitas Publik.
Bahkan terakhir diperkuat lagi dengan UU No.11/2020 tentang Cipta karya yang secara tegas mencantumkan pasal- pasal petunjuk teknis penanganan spekulan tanah.
Kemudian disusul dengan kepres tentang Satgas percepatan Investasi yang di pimpin oleh menteri investasi ,wakil Jaksa Agung dan Wakil kapolri dengan perangkat peraturan yang begitu lengkap dan kredibel ,
“Kami yakin Bapak Jokowi dapat merealisasikan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ini secara baik yang bermanfaat bagi warga Desa Kubutanbahan dan masyarakat Bali utara, terutama keuntungan luar biasa bagi negara,” tegas Suardhana.
Komentar