JurnalPatroliNews – Jakarta – Raja Malaysia, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, mengundang pemimpin sejumlah partai politik ke istana guna membicarakan kandidat perdana menteri untuk menggantikan Muhyiddin Yassin yang mengundurkan diri. AFP melaporkan bahwa ketua oposisi, Anwar Ibrahim, dan sejumlah ketua partai politik lain terlihat tiba di Istana Kenegaraan Kuala Lumpur pada pagi ini, Selasa (17/8).
Dalam pertemuan itu, raja diperkirakan membahas sejumlah opsi kader partai yang dapat menjadi pengganti Muhyiddin yang mengundurkan diri pada Senin (16/8).
Karena situasi genting di tengah pandemi Covid-19, raja memutuskan untuk tak menggelar pemilihan umum untuk menentukan pemegang takhta pemerintahan selanjutnya.
Dengan demikian, raja diperkirakan bakal memilih perdana menteri selanjutnya berdasarkan kandidat dengan dukungan terbanyak di parlemen.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Malaysia, Azhar Azizan Harun, juga sudah memerintahkan para anggota parlemen untuk menyerahkan kandidat PM yang bakal mereka usung ke raja paling lambat besok, Rabu (18/8).
Seorang analis dari Singapore Institute of International Affairs, Oh Ei Sun, mengatakan bahwa raja kemungkinan bakal membandingkan kandidat dari para anggota parlemen “dengan hasil dari pertemuan dengan para pemimpin partai hari ini, sebelum mengambil keputusan akhir.”
Sebagai pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim sendiri sudah bertahun-tahun menanti untuk menjadi perdana menteri, tapi langkahnya selalu tersandung. Kini, koalisi pimpinannya, Pakatan Harapan, juga diperkirakan tak dapat meraup suara mayoritas parlemen.
Untuk menjadi PM, seorang kandidat dari partai harus didukung oleh setidaknya 111 dari tottal 222 anggota parlemen rendah.
Selain Anwar, sejumlah nama lain juga dijagokan untuk menjadi calon PM baru, salah satunya Ismail Sabri Yaakob, yang menjabat sebagai wakil PM era Muhyiddin.
Ada pula Tengku Razaleigh Hamzah, seorang veteran anggota parlemen yang sudah pernah menduduki kursi sejumlah jabatan menteri sebelumnya.
Meski demikian, berkembang pula sejumlah rumor bahwa Malaysia akan membentuk pemerintahan bersama hingga pandemi Covid-19 tertangani dengan baik. Setelah itu, Malaysia baru dapat menggelar pemilihan umum secara aman.
Muhyiddin sendiri mengundurkan diri karena tak lagi mendapatkan dukungan mayoritas parlemen karena sengkarut penanganan Covid-19 di Negeri Jiran di bawah kepemimpinannya.
(*/red)
Komentar