JurnalPatroliNews | Jakarta — Hubungan diplomatik Aljazair dan Uni Emirat Arab (UEA) resmi memasuki titik terburuk. Pemerintah Aljazair pada Kamis (10/9/2026) mengumumkan keputusan untuk memutus hubungan diplomatik dengan Abu Dhabi setelah ketegangan bilateral yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Keputusan tersebut diumumkan melalui kantor berita negara Aljazair. Dalam pernyataan terbarunya, Pemerintah Aljazair menyebut berbagai upaya untuk mempertahankan hubungan diplomatik telah dilakukan, tetapi akhirnya dinilai tidak lagi membuahkan hasil.
Menurut laporan Reuters, Kementerian Luar Negeri Aljazair menilai UEA telah melakukan serangkaian tindakan yang dianggap “provokatif atau bermusuhan” meski sebelumnya telah mendapat sejumlah peringatan. Aljazair kemudian memutuskan seluruh langkah untuk mempertahankan hubungan bilateral telah mencapai batasnya.
Sebagai konsekuensi keputusan tersebut, duta besar UEA di Aljazair diberi waktu 48 jam untuk meninggalkan negara itu.
Ketegangan Aljazair-UEA Makin Terbuka
Pemutusan hubungan diplomatik tersebut bukan muncul secara tiba-tiba. Hubungan kedua negara memang telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Media pemerintah Aljazair sebelumnya berulang kali melontarkan kritik terhadap kebijakan UEA dan menuduh Abu Dhabi memainkan peran yang dapat memperuncing perselisihan di kawasan.
Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune sebelumnya juga pernah mengungkapkan bahwa hubungan negaranya dengan sejumlah negara Teluk tetap berjalan baik.
Ia menyebut Arab Saudi, Kuwait, Oman, dan Qatar sebagai negara-negara saudara. Namun, pada saat yang sama, Tebboune menyinggung adanya satu negara di kawasan Timur Tengah yang dituding berupaya mencampuri urusan internal Aljazair dan menciptakan ketidakstabilan.
Dalam konteks perkembangan terbaru, negara yang dimaksud tersebut semakin jelas mengarah pada UEA.
Persaingan Pengaruh di Kawasan
Perselisihan Aljazair dan UEA juga tidak dapat dilepaskan dari perbedaan posisi kedua negara terhadap sejumlah isu geopolitik regional.
Reuters mencatat kedua negara memiliki pandangan yang berbeda dalam konflik Sahara Barat. UEA mendukung klaim Maroko atas wilayah tersebut, sedangkan Aljazair mendukung Polisario Front. Keduanya juga bersaing dalam memperebutkan pengaruh di kawasan Sahel.
Perbedaan posisi tersebut semakin memperlebar jarak politik antara Aljazair dan Abu Dhabi.
Aljazair selama ini dikenal mengambil sikap yang kuat terhadap isu kedaulatan nasional serta menolak campur tangan asing dalam urusan negara-negara Arab.
Sikap tersebut kembali ditegaskan Menteri Negara sekaligus Menteri Luar Negeri Aljazair Ahmed Attaf dalam pertemuan Liga Arab pada awal September 2026. Ia menekankan bahwa penyelesaian krisis di negara-negara Arab harus bersifat nasional dan inklusif serta bebas dari intervensi asing.
Kesepakatan Udara Ikut Terdampak
Ketegangan bilateral juga telah merembet ke sektor kerja sama konkret.
Pada Februari 2026, Aljazair mulai membatalkan kesepakatan layanan udara dengan UEA yang sebelumnya ditandatangani pada Mei 2013. Langkah tersebut menjadi salah satu indikator bahwa hubungan kedua negara telah mengalami keretakan serius sebelum keputusan pemutusan hubungan diplomatik diumumkan.
Kini, eskalasi tersebut berujung pada keputusan paling keras: penghentian hubungan diplomatik secara resmi.
Abu Dhabi Belum Memberikan Respons
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri UEA belum memberikan respons substantif terhadap keputusan Aljazair tersebut dalam laporan yang tersedia saat ini.
Reuters melaporkan bahwa UEA sebelumnya menanggapi sejumlah pemberitaan mengenai hubungan regional dengan menyatakan pemerintahnya tidak mengomentari cerita media atau spekulasi mengenai pembicaraan antarpemimpin.
Belum adanya penjelasan lebih jauh dari Abu Dhabi membuat perkembangan berikutnya masih menjadi perhatian, terutama terkait kemungkinan dampak keputusan Aljazair terhadap hubungan politik, ekonomi, dan keamanan kedua negara.
Pemutusan hubungan diplomatik ini juga terjadi ketika kawasan Timur Tengah tengah menghadapi ketegangan geopolitik yang semakin kompleks.
Dengan keputusan tersebut, hubungan Aljazair dan UEA kini memasuki fase baru. Perselisihan yang sebelumnya berkembang melalui kritik politik, perbedaan posisi regional, dan pembatalan sejumlah kerja sama akhirnya berubah menjadi krisis diplomatik terbuka.
Bagi kawasan Afrika Utara, Teluk, dan Sahel, langkah Aljazair tersebut berpotensi menambah satu lagi garis retak baru di tengah persaingan pengaruh geopolitik yang semakin kuat.
Komentar