JurnalPatroliNews – Jakarta -Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, secara tegas menolak ajakan Korea Selatan untuk memperbaiki hubungan diplomatik.
Dalam pidato penutupan rapat besar Partai Buruh pada Kamis (26/2/2026), Kim kembali melabeli Korea Selatan sebagai musuh utama dan menyatakan tidak akan lagi membuka ruang bagi upaya rekonsiliasi.
Pernyataan berapi-api ini muncul sebagai respons langsung atas itikad Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, yang sebelumnya menyatakan keinginan untuk menciptakan hubungan damai dan hidup berdampingan secara harmonis.
“Korea Utara sama sekali tidak akan berurusan dengan Korea Selatan, sebuah entitas yang paling bermusuhan. Kami akan secara permanen mengecualikan Korea Selatan dari kategori warga negara kami,” tegas Kim Jong-un sebagaimana dikutip dari AFP.
Ketegangan Geopolitik yang Permanen Kim menekankan bahwa meskipun kedua negara secara geografis berbatasan langsung, stabilitas keamanan Seoul hanya bisa dicapai jika mereka berhenti mencampuri urusan Pyongyang.
“Satu-satunya cara bagi Korea Selatan untuk hidup aman adalah dengan melepaskan semua hal yang berkaitan dengan kami dan membiarkan kami sendiri,” tambahnya dalam pidato tersebut.
Langkah ini menandai berakhirnya secara resmi upaya normalisasi hubungan antara dua negara yang secara teknis masih dalam status berperang sejak gencatan senjata tahun 1953.
Tanggapan Seoul dan Latar Belakang Konflik Kementerian Unifikasi Korea Selatan segera mengeluarkan pernyataan yang menyayangkan sikap keras Kim Jong-un.
Hubungan kedua negara sendiri sempat berada di titik nadir selama masa jabatan sebelumnya, terutama setelah insiden drone pembawa pamflet propaganda anti-Pyongyang pada tahun 2024 yang memicu kemarahan besar Korea Utara.
Meski Presiden Lee Jae-myung telah menunjukkan sikap melunak, bahkan menyatakan kesiapan untuk meminta maaf guna meredakan ketegangan, pidato terbaru Kim ini menunjukkan bahwa Korea Utara lebih memilih jalur isolasi total dan penguatan militer dibandingkan diplomasi meja perundingan.
