JurnalPatroliNews – Jakarta – Nama miliarder George Soros dan jaringan organisasinya, Open Society Foundations (OSF) kembali menjadi bahan perbincangan global. Di berbagai negara, OSF kerap dikaitkan dengan upaya memengaruhi dinamika politik domestik.
Aktivitas OSF di Indonesia pun ikut mencuri perhatian, terlebih setelah beberapa negara termasuk Bulgaria mulai melakukan pemeriksaan terhadap yayasan tersebut. Pertanyaan pun muncul: akankah Indonesia mengambil langkah serupa?
Sejak dekade 1980-an, OSF dikenal sebagai organisasi yang mendorong konsep “masyarakat terbuka” dan demokratisasi di berbagai belahan dunia. Lewat pendanaan, hibah, dan pelatihan, OSF bekerja sama dengan jaringan organisasi masyarakat sipil, mulai dari lembaga media, komunitas kepemudaan, hingga kelompok politik.
Di Indonesia, keberadaan OSF belakangan ini menjadi bahan pembahasan karena laporan yang menyebut bahwa OSF bekerja melalui organisasi lokal bernama Yayasan Kurawal. Informasi yang beredar mengklaim bahwa sebagian pendanaan diarahkan ke kegiatan demonstrasi dan aksi-aksi kelompok masyarakat. Temuan tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa potensi campur tangan asing berpotensi mengancam ruang politik domestik.
Sejak 2023, Yayasan Kurawal disebut memanfaatkan Dana Cepat Tanggap Darurat (DCTD) dari OSF untuk pembiayaan sejumlah program di Indonesia. Selain dari OSF, pihak lain seperti Luminate dan Tara Climate Foundation turut dilaporkan sebagai sumber pendanaan.
Salah satu program yang tercantum dalam dokumen internal adalah proyek “Ekspedisi Indonesia Baru”, dengan alokasi anggaran sekitar Rp1,28 miliar untuk periode Agustus–September 2025. Proyek tersebut mengangkat tema keadilan sosial, partisipasi pemuda, dan diskursus publik menjelang Pemilu 2029 melalui berbagai kegiatan seperti pembuatan film dokumenter, penerbitan buku, diskusi komunitas, serta kampanye di media sosial.
