JurnalPatroliNews – Gaza – China dan Filipina saling tuding mengenai tabrakan di perairan yang disengketakan di Laut China Selatan. Itu terjadi ketika kapal-kapal China memblokir kapal Filipina yang memasok pasukan ke sana pada hari Minggu.
Hal menjadi insiden terbaru dalam serangkaian konfrontasi maritim. Kedua negara telah banyak terlibat perselisihan di wilayah Laut China Selatan dalam beberapa bulan terakhir, terutama di Second Thomas Shoal yang disengketakan, bagian dari Kepulauan Spratly.
Filipina telah mengirimkan pasokan kepada pasukan yang ditempatkan di kapal angkut berkarat era Perang Dunia Kedua yang digunakan sebagai pos terdepan di perairan dangkal tersebut, sehingga menyebabkan penjaga pantai China berulang kali mengerahkan kapal untuk memblokir misi pasokan tersebut.
Dalam insiden pada Minggu pagi, penjaga pantai China mengatakan telah terjadi “tabrakan kecil” antara salah satu kapalnya dan kapal Filipina sementara penjaga pantai “secara sah” menghalangi kapal tersebut untuk mengangkut “bahan konstruksi ilegal” ke kapal perang tersebut.
Manila menanggapinya dengan mengutuk “dalam tingkat yang paling keras” atas “manuver pemblokiran yang berbahaya” terhadap kapal China.
“Tindakan China yang berbahaya, tidak bertanggung jawab, dan ilegal” merupakan “pelanggaran kedaulatan, hak kedaulatan, dan yurisdiksi Filipina”, kata Satuan Tugas Manila untuk Laut Filipina Barat dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters.
Amerika Serikat menyatakan dukungannya kepada Filipina, dan mengecam “gangguan yang dilakukan China terhadap misi pasokan resmi Filipina”. “Kami mendukung #FriendsPartnersAllies kami dalam melindungi kedaulatan Filipina dan mendukung #FreeAndOpenIndoPacific,” Duta Besar untuk Filipina MaryKay Carlson memposting di X, platform yang sebelumnya bernama Twitter.
Hubungan Manila dengan Beijing memburuk di bawah pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr., yang memperkuat keterlibatan militer dengan Washington sejak menjabat tahun lalu. Pentagon mengatakan pada bulan Mei bahwa pihaknya akan melindungi Filipina jika penjaga pantainya diserang “di mana pun di Laut Cina Selatan”.
Beijing mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut Cina Selatan, termasuk sebagian zona ekonomi eksklusif Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia.
Pengadilan Arbitrase Permanen pada tahun 2016 mengatakan klaim China tidak memiliki dasar hukum.
Komentar