JurnalPatroliNews | Jakarta — Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak desakan agar negaranya menggelar pemilihan umum di tengah perang melawan Rusia. Menurutnya, pemungutan suara dalam situasi perang justru berisiko memperlebar perpecahan politik dan mengganggu persatuan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Zelensky setelah mantan Menteri Pertahanan Ukraina Mykhailo Fedorov menyerukan agar pemerintah mencari mekanisme yang memungkinkan pemilu tetap digelar meski perang belum berakhir.
Zelensky menilai kondisi Ukraina saat ini belum memungkinkan penyelenggaraan pemilu yang aman dan benar-benar demokratis.
“Saya yakin bahwa dalam perang seperti ini, penyelenggaraan pemilu merupakan risiko yang sangat besar. Pemilu saat ini ibarat tsunami bagi negara ini yang akan memecah belah Ukraina,” ujar Zelensky dalam pernyataan yang dipublikasikan pada Minggu (23/8/2026).
Ia bahkan memperingatkan bahwa pemilu dalam kondisi perang dapat membawa konsekuensi yang jauh lebih serius terhadap stabilitas negara.
“Jika kita ingin menghancurkan negara, maka kita bisa bergerak ke arah penyelenggaraan pemilu di masa perang ini,” tegasnya.
Ukraina saat ini menangguhkan penyelenggaraan pemilu selama pemberlakuan darurat militer. Kondisi perang membuat pelaksanaan pemungutan suara menghadapi persoalan keamanan sekaligus persoalan teknis yang kompleks.
Jutaan warga Ukraina telah meninggalkan negaranya akibat perang. Pada saat yang sama, sebagian warga masih berada di wilayah yang diduduki Rusia, sementara jutaan lainnya menjalani kehidupan dalam kondisi perang dan ancaman serangan.
Pemerintah juga harus menentukan mekanisme pemungutan suara bagi personel militer yang berada di garis depan.
Zelensky mengatakan pemilu masih mungkin dipertimbangkan apabila terdapat jaminan keamanan yang kuat dari mitra internasional. Namun, hingga kini belum ada mekanisme konkret yang dapat menjamin proses tersebut berlangsung aman dan inklusif.
Penolakan Zelensky juga mendapat gambaran dari hasil survei opini publik Ukraina.
Survei Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) yang dilakukan pada 20 Juli hingga 3 Agustus 2026 menunjukkan hanya 15 persen responden yang menginginkan pemilu digelar sebelum perang berakhir.
Sebanyak 23 persen responden menyatakan pemilu dapat dilakukan setelah tercapai gencatan senjata dan tersedia jaminan keamanan. Sementara 57 persen lainnya menginginkan pemilu baru dilaksanakan setelah tercapai kesepakatan damai final dan perang benar-benar berakhir.
Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat dorongan untuk mengembalikan proses politik secara normal, mayoritas masyarakat masih menempatkan berakhirnya perang sebagai syarat utama untuk menggelar pemilu.
Perdebatan mengenai pemilu kembali mengemuka setelah Mykhailo Fedorov, mantan Menteri Pertahanan yang diberhentikan Zelensky pada Juli lalu, secara terbuka menyerukan agar Ukraina mencari cara untuk menggelar pemungutan suara.
Fedorov tidak secara eksplisit menyatakan dirinya akan mencalonkan diri melawan Zelensky. Namun, seruannya menjadi salah satu tantangan politik paling signifikan terhadap pemerintah sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh pada 2022.
Pemecatan Fedorov sebelumnya juga memicu ketegangan politik di dalam negeri. Karena itu, isu pemilu kini tidak hanya berkaitan dengan persoalan demokrasi, tetapi juga beririsan dengan dinamika perebutan pengaruh politik di Kyiv.
Zelensky sendiri menegaskan bahwa prioritasnya saat ini adalah mengakhiri perang dan mempertahankan Ukraina sebagai negara yang merdeka serta berdaulat.
Di tengah polemik politik tersebut, Ukraina masih menghadapi tekanan militer Rusia yang intensif.
Serangan rudal dan drone terus berlangsung, sementara kemampuan pertahanan udara Ukraina menghadapi keterbatasan akibat menipisnya persediaan rudal pencegat, termasuk untuk sistem Patriot.
Zelensky sebelumnya mengatakan Ukraina membutuhkan tambahan rudal pencegat untuk menghadapi peningkatan serangan rudal balistik Rusia. Ia bahkan meminta Amerika Serikat menjual sebagian stok rudal Patriot kepada Ukraina untuk memperkuat pertahanan menghadapi musim dingin.
Laporan terbaru juga menunjukkan bahwa kekurangan rudal pencegat telah menjadi salah satu persoalan serius bagi Kyiv ketika Rusia meningkatkan penggunaan rudal balistik.
Dalam situasi tersebut, Zelensky berupaya mempertahankan dukungan negara-negara Eropa sekaligus memperkuat kemampuan pertahanan Ukraina.
Sejumlah negara Eropa juga mulai meningkatkan dukungan terhadap pertahanan udara Kyiv. Prancis, misalnya, menyatakan komitmen untuk mempercepat pengiriman rudal pencegat guna membantu Ukraina menghadapi serangan Rusia.
Polemik pemilu pada akhirnya memperlihatkan dilema besar yang dihadapi Ukraina.
Di satu sisi, pemilu merupakan instrumen penting untuk memastikan legitimasi politik. Namun di sisi lain, penyelenggaraannya ketika perang masih berlangsung menghadirkan persoalan keamanan, partisipasi warga yang tersebar, potensi campur tangan asing, hingga risiko memperuncing konflik politik internal.
Bagi Zelensky, menjaga persatuan nasional menjadi prioritas sebelum Ukraina kembali memasuki proses politik normal.
Karena itu, penolakan terhadap pemilu bukan semata-mata persoalan mempertahankan kekuasaan, tetapi juga dikaitkan dengan kekhawatiran bahwa kontestasi politik dalam kondisi perang dapat memperlemah posisi Ukraina menghadapi Rusia.
Persoalan tersebut kini menjadi salah satu tantangan politik terbesar Kyiv: bagaimana mempertahankan prinsip demokrasi sekaligus memastikan negara tetap bersatu ketika perang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir.
Komentar