JurnalPatroliNews – Jakarta -Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan konfirmasi resmi untuk meredam keresahan para tenaga pendidik di tanah air.
Pihak kementerian menegaskan bahwa para guru dengan status non-Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan tetap bisa melanjutkan aktivitas mengajar di sekolah masing-masing setelah tahun 2026 berakhir.
Pernyataan klir tersebut dikeluarkan oleh perwakilan kementerian guna merespons gelombang polemik dan kesalahpahaman yang mencuat di ruang publik dalam beberapa waktu terakhir.
Isu ini menggelinding setelah terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 mengenai Penugasan Guru Non-ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).
Dalam poin klausul aturan baru tersebut, tercantum bahwa masa penugasan bagi para guru non-ASN berlaku hingga tanggal 31 Desember 2026.
Kalimat inilah yang kemudian memicu salah tafsir dari sebagian kalangan masyarakat dan praktisi pendidikan, yang mengartikannya secara sepihak sebagai bentuk larangan mengajar atau pemberhentian kerja terhitung mulai awal tahun 2027.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, meluruskan kabar miring tersebut secara langsung saat menghadiri agenda rapat kerja bersama para anggota Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (19/5).
Ia menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada satupun diktum pernyataan di dalam lembar Surat Edaran tersebut yang menyebutkan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027.
Fokus Penataan Status dan Payung Hukum bagi Pemda Lebih lanjut, Nunuk menjabarkan bahwa esensi utama dari penerbitan edaran menteri tersebut sama sekali bukan diproyeksikan untuk memutus kontrak atau menghentikan masa bakti para guru non-ASN.
Sebaliknya, dokumen legal tersebut justru sengaja diterbitkan agar bisa dijadikan sebagai instrumen rujukan hukum yang kuat bagi setiap daerah.
Melalui regulasi ini, para guru honorer diharapkan bisa tetap mengajar di bawah payung hukum yang jelas, sekaligus memberikan landasan pertimbangan bagi jajaran Pemda untuk mempekerjakan mereka kembali secara resmi.
Kendati demikian, Nunuk tidak menampik bahwa masa berlaku dari Surat Edaran tersebut memang sengaja diset buat membatasi koridor waktu penataan hingga akhir Desember 2026.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa pembatasan waktu tersebut murni ditujukan untuk menyelesaikan skema penataan status kepegawaian para guru agar menjadi lebih rapi dan jelas, bukan dalam rangka merumahkan atau menghentikan profesi gurunya di ruang kelas.
Melalui klarifikasi terbuka di hadapan para wakil rakyat ini, pihak Kemendikdasmen berharap segenap guru non-ASN di berbagai penjuru daerah dapat kembali fokus menjalankan tugas mulia mendidik generasi bangsa tanpa perlu diliputi rasa cemas akan kelangsungan profesi mereka di masa depan.
Pemerintah daerah juga diimbau untuk membaca aturan edaran tersebut secara komprehensif agar tidak memunculkan kebijakan keliru di tingkat lapangan.
