JurnalPatroliNews – Jakarta –Temuan soal penerima Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan menjadi perhatian Komisi IX DPR RI.
Temuan data itu disampaikan Ketua DPRD Surakarta, Budi Prasetyo saat audensi dengan dua anggota Komisi IX DPR RI, Muchamad Nabil Haroen dan Rahmat Handoyo, Senin (8/11).
Diungkapkan Budi, penerima KIS PBI dinonaktifkan karena adanya perubahan Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Kementerian Sosial.
“Di Surakarta banyak penerima KIS yang dinonaktifkan. Menurut catatan ada 13 ribu penerima KIS yang dinonaktifkan,” kata Budi Prasetyo.
Menurutnya, persoalan ini harus mendapat perhatian serius karena menyangkut kesehatan masyarakat, terutama masyarakat Surakarta.
“KIS sangat dibutuhkan oleh masyarakat Surakarta untuk dipakai mengontrol kesehatan mereka,” tegas Budi.
Terkait persoalan penonaktifan KIS-PBI ini, Nabil Haroen mengatakan bahwa disparitas data yang dimiliki Kemensos dan Dukcapil masih dalam proses verifikasi.
“Persoalan data memang selalu menjadi masalah klasik. Dalam waktu dekat Komisi IX mengagendakan akan mengundang kembali Kemenkes, Kemensos, BPJS Kesehatan untuk menuntaskan masalah ini (penonaktifan KIS-PBI),” jelas pria yang karib disapa Gus Nabil.
Gus Nabil mengatakan bahwa persoalan yang disampaikan oleh DPRD Surakarta juga terjadi di daerah lainnya. Dalam pandangan Gus Nabil, kalau yang dinonaktifkan adalah masyarakat yang mampu tidak masalah, namun jika masyarakat tidak mampu yang dinonaktifkan akan menjadi masalah serius.
“Apalagi bagi mereka yang dalam pengobatan rutin,” tambah Gus Nabil.”Kita (Komisi IX DPR) dalam rapat kerja dengan mitra kerja, seperti dengan Menkes sudah menyampaikan persoalan ini.
Misalnya soal data penerima KIS yang tidak tepat sasaran,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Komentar