JurnalPatroliNews – Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, memberikan tanggapan lugas terkait tudingan yang dilayangkan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Bersatu mengenai dinamika aksi demonstrasi mahasiswa belakangan ini.
Ganjar menyayangkan adanya upaya penyingkiran esensi masalah lewat pemberian label politik terhadap gerakan kritis yang dipimpin oleh mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, dalam menyuarakan penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
Menurut pandangan mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut, tindakan melabeli atau mengaitkan para aktivis dan kelompok masyarakat sipil yang kritis dengan faksi politik tertentu merupakan metode paling instan untuk menghindari substansi persoalan yang sedang digugat.
Ganjar menegaskan bahwa setiap kritik yang lahir dari ruang publik semestinya dihadapi dan dijawab menggunakan landasan data yang akurat serta argumentasi kebijakan yang matang, bukan justru dibalas dengan membangun narasi pengalihan mengenai afiliasi politik kelompok tersebut.
Dirinya mengingatkan agar sirkuit kekuasaan tidak mengondisikan iklim demokrasi seolah-olah hanya kelompok pendukung pemerintah yang memiliki hak bersuara, sementara elemen yang melayangkan kritik langsung dicap secara sepihak sebagai lawan politik.
Lebih lanjut, Ganjar menggarisbawahi bahwa hak konstitusional setiap warga negara untuk mengekspresikan pendapat serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan negara merupakan roh mendasar dari prinsip demokrasi yang harus dijamin penuh oleh undang-undang.
Ia juga menilai narasi tuduhan kedekatan politik sering kali sengaja diproduksi oleh pihak-pihak tertentu hanya sebagai instrumen mendelegitimasi atau menjatuhkan marwah kritik objektif yang disampaikan oleh elemen masyarakat.
Basi Ganjar, seorang warga negara tidak boleh kehilangan hak asasi untuk bersikap kritis terhadap jalannya pemerintahan hanya karena rekam jejaknya di masa lalu yang pernah mendukung atau dianggap dekat dengan figur politik tertentu.
Dirinya memberikan peringatan keras bahwa kondisi paling berbahaya dalam sebuah negara hukum adalah ketika pemegang kekuasaan mulai mengukur derajat validitas sebuah kritik berdasarkan latar belakang siapa yang berbicara, bukan atas kebenaran fakta yang disajikan.
Sebelumnya, barisan BEM Fakultas Bersatu melalui Juru Bicaranya, Rahmat Djimbula, memicu perdebatan publik dengan menuding adanya intervensi aktor politik praktis dari kubu Ganjar Pranowo di balik aksi penolakan program pangan nasional.
Kecurigaan mahasiswa tersebut didasarkan pada kepemilikan unit mobil operasional mewah jenis Toyota Fortuner yang digunakan Tiyo Ardianto, yang ditengarai terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik kandung dari Letjen TNI Purnawirawan Setyo Sularso.
Sosok Setyo Sularso sendiri memiliki hubungan kekerabatan sebagai besan dari Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, yang merupakan mantan tokoh kunci barisan tim pemenangan nasional Ganjar-Mahfud pada perhelatan Pilpres lalu.
Selain faktor kendaraan, kubu mahasiswa juga menyoroti kehadiran politisi senior Andi Widjajanto di lokasi demonstrasi serta rencana keterlibatan Tiyo dalam forum Dialog Nasional Kebangsaan di Bandung bersama tokoh-tokoh oposisi pemerintah pada pertengahan Juni ini.
Pernyataan sikap bersama aliansi mahasiswa penolak penunggangan politik ini didukung secara tertulis oleh sepuluh perwakilan BEM tingkat fakultas, yang meliputi Wildan Ricky, Muhammad Yani, Ardi Zulkifly, Ardiansyah, Ahmad Ghazy, Alfi, Rahmat Djimbula, Dicky, Ahmad, serta Rezky Anandar.
Sebagai bentuk pemenuhan aspek keberimbangan informasi bagi publik, media ini membuka ruang hak jawab maupun klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Komentar