JurnalPatroliNews – Jakarta — Babak baru perkara yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, resmi bergulir di meja hijau.
Febrie tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026), untuk menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan.
Mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung itu datang dengan mengenakan rompi tahanan dan mendapat pengawalan ketat dari petugas Kejaksaan serta Kepolisian.
Febrie tidak memberikan banyak komentar saat tiba di area pengadilan.
Hari ini, ia menjalani persidangan bersama dua terdakwa lainnya, yakni Don Ritto alias Idon dan Nurman Herin.
Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat telah meregistrasi perkara Febrie dengan Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst. Sementara perkara Don Ritto terdaftar dengan Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst dan Nurman Herin dengan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2026/PN.Jkt.Pst.
Dari Ruang Penyidikan ke Kursi Terdakwa
Persidangan ini menjadi titik penting bagi Febrie setelah rangkaian penyidikan yang berlangsung sejak pertengahan 2026.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret Febrie saat masih menjabat sebagai Jampidsus.
Setelah proses penyidikan dinyatakan lengkap, perkara kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk diuji melalui proses persidangan.
Dengan masuknya perkara ke meja hijau, konstruksi penyidik kini akan berhadapan dengan proses pembuktian di hadapan majelis hakim.
Jaksa penuntut umum akan membacakan dakwaan sekaligus menguraikan dugaan perbuatan pidana yang dituduhkan kepada para terdakwa.
Emas 74 Kilogram Jadi Salah Satu Sorotan
Salah satu bagian yang paling menyita perhatian dalam perkara ini adalah temuan emas seberat 74 kilogram dari rangkaian penggeledahan yang dilakukan penyidik.
Emas tersebut ditemukan dalam penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor.
Nilai taksiran emas tersebut disebut mencapai sekitar Rp476 miliar. Selain emas, penyidik juga menyita sejumlah uang tunai serta aset dan mata uang asing dalam rangkaian penyidikan.
Temuan tersebut kemudian menjadi bagian dari perkara yang didalami aparat penegak hukum.
Namun, sejak awal Febrie membantah bahwa emas tersebut merupakan miliknya.
Ia juga menyatakan persoalan kepemilikan emas telah dijelaskan kepada penyidik.
Febrie Bantah Kepemilikan Emas
Dalam keterangannya setelah proses pelimpahan perkara, Febrie mengatakan dirinya telah memberikan penjelasan kepada penyidik mengenai barang yang ditemukan tersebut.
Ia meminta agar persoalan kepemilikan emas tidak disimpulkan secara sepihak dan berharap fakta-fakta tersebut dapat diuji secara objektif di pengadilan.
Febrie juga menyatakan berharap majelis hakim melihat persoalan tersebut secara jernih melalui proses pembuktian.
Pernyataan tersebut kini akan diuji dalam persidangan, terutama melalui pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi, ahli, serta argumentasi jaksa dan tim penasihat hukum.
Pernah Tempuh Praperadilan
Sebelum perkara masuk ke tahap persidangan pokok, Febrie sempat mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Permohonan tersebut antara lain mempersoalkan keabsahan tindakan penyidik dalam perkara yang menjeratnya.
Namun, hakim tunggal PN Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan Febrie. Putusan tersebut menyatakan permohonan praperadilan ditolak seluruhnya.
Dengan ditolaknya praperadilan, proses penyidikan kemudian berlanjut hingga pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Kini, arena pengujian perkara bergeser dari praperadilan menuju persidangan pokok perkara.
Febrie Bantah Pernah Meminta Proyek Pemerintah
Selain membantah kepemilikan emas, Febrie juga pernah membantah sejumlah tudingan lain yang dikaitkan dengan perkara tersebut.
Ia menegaskan tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP).
Febrie juga membantah pernah meminta proyek pemerintah, memiliki konsesi perkebunan kelapa sawit, maupun meminta kuota impor.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari sikap pembelaan Febrie terhadap tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Namun, apakah bantahan tersebut dapat menggugurkan konstruksi perkara atau justru berhadapan dengan alat bukti yang dimiliki penuntut umum akan ditentukan melalui proses persidangan.
Perkara Disebut Memiliki Sejumlah Klaster
Dalam konstruksi perkara yang telah disampaikan sebelumnya, penyidikan terhadap Febrie dan dua terdakwa lainnya berkaitan dengan sejumlah klaster perkara.
Di antaranya dugaan penyimpangan dalam pasokan batu bara PT PLN, perkembangan penanganan perkara korupsi PT ASABRI, serta dugaan rekayasa transaksi yang berkaitan dengan pencucian uang dan hubungan utang-piutang korporasi.
Penyidik juga telah melakukan serangkaian penggeledahan dan penyitaan terhadap berbagai aset yang dinilai berkaitan dengan perkara.
Dari proses tersebut muncul temuan emas 74 kilogram serta aset dan uang dalam jumlah besar.
Seluruh temuan itu kini menjadi bagian dari perkara yang akan diuji di pengadilan.
Sidang Menjadi Titik Uji Pembuktian
Bagi Febrie, persidangan perdana bukan sekadar agenda pembacaan dakwaan.
Tahap ini menjadi pintu masuk untuk menguji seluruh konstruksi perkara yang sebelumnya dibangun penyidik.
Jaksa akan menjelaskan secara resmi perbuatan yang didakwakan kepada Febrie, termasuk hubungan antara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dituduhkan.
Di sisi lain, tim penasihat hukum Febrie akan memiliki ruang untuk mempersiapkan pembelaan terhadap dakwaan tersebut pada tahapan persidangan berikutnya.
Prinsipnya, status terdakwa belum berarti seseorang telah terbukti bersalah.
Pembuktian tetap harus dilakukan melalui proses persidangan terbuka dengan menguji alat bukti dan keterangan para pihak di hadapan majelis hakim.
Perhatian Tertuju pada Aliran Aset
Salah satu aspek yang diperkirakan menjadi perhatian dalam persidangan adalah asal-usul serta keterkaitan aset yang disita penyidik dengan tindak pidana yang didakwakan.
Emas 74 kilogram menjadi salah satu barang bukti yang paling banyak mendapat sorotan publik.
Namun, nilai besar sebuah aset tidak dengan sendirinya membuktikan keterkaitan dengan tindak pidana.
Hubungan antara aset, sumber perolehan, pemilik sebenarnya, dan dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui fakta persidangan.
Di titik inilah keterangan saksi, dokumen transaksi, penelusuran rekening, keterangan ahli, dan alat bukti lainnya akan menjadi penting.
Dari Kekuasaan Penegakan Hukum ke Ruang Pengadilan
Perjalanan perkara Febrie menjadi perhatian karena terdakwa merupakan mantan pejabat tinggi yang sebelumnya berada di posisi strategis dalam penanganan perkara pidana khusus di lingkungan Kejaksaan Agung.
Kini, posisi tersebut berbalik.
Febrie berada sebagai terdakwa dan harus menghadapi proses pembuktian di hadapan majelis hakim.
Sidang perdana menjadi awal dari proses panjang untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang selama ini berkembang di ruang publik.
Apakah seluruh aset yang disita memiliki hubungan dengan perkara? Bagaimana konstruksi dugaan pemerasan dan TPPU dibangun? Dan sejauh mana peran masing-masing terdakwa?
Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak lagi semata berada pada ruang penyidikan.
Kini, publik menunggu pembuktiannya di ruang sidang.
Komentar