JurnalPatroliNews – Semarang,-– Staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo dalam dialog dengan Radio Idola Semarang menjelaskan bahwa masih ada yang tidak taat dalam mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi covid-19.
“Terkait kerumunan yang masih sering terjadi artinya mereka mengingkari kesepakatan bersama dalam mentaati protokol kesehatan seperti mereka merasa mempunyai hak istimewa. Padahal ini tidak bisa dibenarkan,” jelas Benny.
Selain itu, Benny menambahkan bahwa kepala daerah harus mampu dan tegas dalam mendisiplinkan dan metaati peraturan protokol kesehatan.
“Kepala daerah harus tegas dan gencar dalam penerapan protokol kesehatan. Kepala daerah yang tidak tegas dan tidak berani dalam mengambil sikap sebagai negarawan. Fungsi silang, pelaku usaha, masyatakat elemen bangsa lain tidak ada disini saling berjalan masing-masing,” tambahnya.
Penghayatan harus tercermin oleh prilaku. Akan tetapi, ada beberapa yang merasa mempunyai hak istimewa dan akhirnya tidak memenuhi protokol kesehatan bagi masyatakat. Benny berpendapat bahwa saat ini hukum masih tajam kebawah khususnya kepada masyarakat kecil.
“Sekarang ini masih terjadi hukum yang tajam kebawah seperti pedang kaki lima dan pelaku usaha kecil lainnya. Sedang jika elit lain melakukan tindakan seperti kerumunan seakan tutup mata,” ungkapnya.
Terkait keadaban publik Benny menjelaskan bahwa keadaban publik akan terbentuk jika semua elemen masyarakat taat bersama-sama memenuhi aturan yang ada.
” Keadaban publik masing-masing elemen masyarakat bersatu dan menjalankan kesepakatan bersama termasuk dalam mentaati protokol kesehatan dan jika ada yang melanggar harus ditindak,” tandasnya.
Pentingnya pelaku negara menjalin relasi dan bersatu dengan elemen bangsa lain sehingga tidak ada perbedaan dalam menanggapi dan metaati protokol kesehatan khususnya antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Karena kalau ada yang melanggar satu elemen maka yang dirugikan adalah semuanya.
(***/bens)
Komentar