JurnalPatroliNews – Jakarta – Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Pemerintah Provinsi Bali pada Rabu (8/4) menegaskan urgensi penguatan infrastruktur di Pulau Dewata.
Bali dinilai sebagai tulang punggung pariwisata nasional yang memerlukan penanganan khusus guna menjaga kualitas pelayanan terhadap jutaan wisatawan.
Gubernur Bali, Wayan Koster, mengungkapkan data signifikan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada tahun 2025 menembus angka 7,05 juta orang, sebuah rekor tertinggi sepanjang sejarah. Jika digabungkan dengan wisatawan domestik, total pergerakan mencapai 16,3 juta orang.
Dengan estimasi belanja wisatawan asing mencapai Rp176 triliun, Bali menyumbang lebih dari separuh total devisa pariwisata nasional.
“Ekonomi Bali sangat bergantung pada pariwisata dengan kontribusi 66 persen terhadap PDRB. Infrastruktur dasar seperti penanganan abrasi, kemacetan, dan krisis air bersih harus dipercepat agar daya saing Bali tidak menurun,” ujar Koster dalam paparannya.
Daftar Kebutuhan Infrastruktur Mendesak Gubernur Koster mengusulkan sejumlah proyek strategis untuk segera dieksekusi, di antaranya:
- Pembangunan Underpass Jimbaran guna mengurai titik kemacetan utama.
- Peningkatan kapasitas jalan nasional rute Pesanggaran–Canggu dan jalan wisata Klungkung–Karangasem.
- Pembangunan jalan lingkar Bali Utara untuk pemerataan ekonomi.
- Pembangunan pelabuhan logistik di Karangasem dan Klungkung guna memecah kepadatan distribusi barang.
Koster juga menyoroti perlunya alternatif penyeberangan langsung dari Ketapang, Jawa Timur, menuju wilayah Bali Utara atau Timur untuk mengurangi beban penumpukan kendaraan yang selama ini terpusat di Gilimanuk.
Aset Nasional yang Perlu Proteksi Anggaran Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan dukungan penuh terhadap usulan tersebut. Ia mengingatkan pemerintah pusat bahwa potensi ekonomi sebesar Rp176 triliun dari Bali dapat menyusut jika infrastrukturnya diabaikan.
Lasarus menilai kebutuhan anggaran untuk perlindungan pantai Bali, yang diperkirakan hanya sebesar Rp3–4 triliun, relatif kecil dibandingkan devisa yang dihasilkan.
“Tidak cerdas jika kita membiarkan potensi sebesar itu hilang hanya karena lalai mengurus infrastruktur dasarnya. Bali adalah aset nasional yang harus kita jaga tetap kompetitif di mata dunia,” tegas Lasarus.
Selain infrastruktur fisik, Lasarus juga menyoroti krisis aksesibilitas transportasi udara. Ia menekankan bahwa sulitnya mendapatkan tiket pesawat menuju Bali, baik bagi wisatawan domestik maupun internasional, menjadi hambatan serius yang harus segera dicarikan solusinya oleh kementerian terkait.
Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar Bali tetap menjadi destinasi unggulan global sekaligus motor penggerak ekonomi nasional.
