JurnalPatroliNews | Jakarta – Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (SP TKBM) Indonesia menyatakan tengah mengonsolidasikan kekuatan buruh pelabuhan di berbagai daerah sebagai respons atas sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapat penyelesaian.
Organisasi tersebut bahkan membuka kemungkinan menggelar mogok kerja nasional apabila tuntutan pekerja tidak direspons melalui dialog yang konstruktif.
Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, Subhan Halil, mengatakan buruh pelabuhan memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran rantai logistik nasional, mulai dari aktivitas ekspor-impor hingga distribusi barang ke berbagai wilayah Indonesia. Namun, menurutnya, kontribusi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan terhadap para pekerja.
“Selama ini masih banyak buruh pelabuhan yang menghadapi persoalan kesejahteraan, akses pendidikan, peningkatan kompetensi, hingga kebutuhan akan hunian yang layak,” ujar Subhan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Dalam pernyataannya, SP TKBM Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan di sektor kepelabuhanan. Tuntutan tersebut meliputi peningkatan penghasilan yang dinilai lebih layak dan berkeadilan, kepastian hubungan kerja, perlindungan hak-hak normatif pekerja, serta penguatan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
Selain aspek kesejahteraan, organisasi buruh tersebut juga meminta pemerintah memperluas akses pendidikan bagi pekerja dan keluarganya melalui program beasiswa, mulai dari jenjang sekolah hingga perguruan tinggi. Menurut Subhan, investasi pada pendidikan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor kepelabuhanan.
SP TKBM juga mendorong penyelenggaraan pelatihan kerja berkelanjutan dan sertifikasi kompetensi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) agar tenaga kerja bongkar muat mampu mengikuti perkembangan teknologi dan transformasi industri pelabuhan.
Di bidang perumahan, serikat pekerja meminta pemerintah menyediakan lahan dan program rumah layak huni yang terjangkau bagi buruh pelabuhan, termasuk dukungan pembiayaan bagi pekerja berpenghasilan rendah.
Sebagai langkah penyelesaian, SP TKBM Indonesia meminta Presiden bersama kementerian terkait, di antaranya Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta operator pelabuhan, membuka forum dialog nasional guna membahas berbagai tuntutan tersebut secara komprehensif.
Subhan menegaskan bahwa ancaman mogok nasional bukanlah tujuan utama organisasi. Menurutnya, langkah tersebut hanya akan ditempuh apabila tidak terdapat komitmen nyata dari para pemangku kepentingan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi buruh pelabuhan.
“Kami tetap mengedepankan dialog dan penyelesaian melalui musyawarah. Mogok nasional merupakan pilihan terakhir yang akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tidak ada langkah konkret dari pihak terkait,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh anggota SP TKBM Indonesia untuk menjaga persatuan, disiplin organisasi, serta memperjuangkan aspirasi secara damai dan sesuai koridor hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pemerintah maupun kementerian yang disebutkan dalam tuntutan SP TKBM Indonesia terkait rencana dialog maupun berbagai aspirasi yang disampaikan organisasi buruh tersebut.
Komentar