JurnalPatroliNews – Jakarta – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, tengah menjadi pusat perhatian publik menyusul kebijakan pengadaan mobil dinas operasional senilai Rp 8,5 miliar.
Di tengah ramainya perbincangan tersebut, aspek transparansi kekayaan sang gubernur sebagai penyelenggara negara turut menjadi sorotan masyarakat.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rudy Mas’ud tercatat terakhir kali menyampaikan laporannya pada 20 Maret 2025.
Laporan tersebut diserahkan tepat pada awal masa jabatannya sebagai orang nomor satu di Kalimantan Timur.
Dalam rincian LHKPN tersebut, Rudy Mas’ud memiliki aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp 26.500.500.000 yang tersebar di lima lokasi strategis, mencakup Jakarta Selatan, Samarinda, dan Penajam Paser Utara. Untuk urusan transportasi pribadi, ia melaporkan kepemilikan tiga unit mobil senilai Rp 250.000.000.
Komponen kekayaan lainnya meliputi harta bergerak senilai Rp 450.000.000 serta kas dan setara kas sebesar Rp 28.015.084.827. Menariknya, terdapat kategori harta lainnya dengan nilai signifikan mencapai Rp 224.000.000.000.
Setelah dikurangi tanggungan utang sebesar Rp 112.694.480.000, total kekayaan bersih Rudy Mas’ud mencapai Rp 166.521.104.827.
Di sisi lain, istri dari Gubernur Kaltim, Sarifah Suraidah, juga memiliki catatan kekayaan yang identik. Sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Sarifah melaporkan harta kekayaannya pada 22 Maret 2025 dengan total nilai Rp 166.519.280.429.
Perbedaan tipis hanya ditemukan pada nominal kas dan setara kas yang dilaporkannya, yakni sebesar Rp 28.013.260.429.
Kesamaan profil aset antara suami dan istri ini mencakup seluruh instrumen properti, kendaraan, hingga nilai utang yang dilaporkan. Transparansi ini menjadi bagian dari kewajiban setiap pejabat publik guna memastikan akuntabilitas atas kepemilikan harta selama menjabat di instansi pemerintahan maupun legislatif.
Publik kini terus memantau relevansi antara pengadaan fasilitas dinas yang cukup fantastis tersebut dengan kondisi ekonomi daerah, mengingat infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat masih menjadi tantangan utama di wilayah Kalimantan Timur.
