JurnalPatroliNews – Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa kehadirannya dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara tidak dapat dimaknai sebagai persetujuan penuh terhadap keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP).
Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan berbagai tafsir yang berkembang mengenai sikap MUI usai pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan Islam.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan bahwa posisi lembaganya berada pada koridor kritis dan berbasis fakta. Menurutnya, MUI tidak memberikan dukungan mutlak, namun juga tidak serta-merta menolak, melainkan menimbang secara rasional dinamika yang terjadi di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa MUI saat ini sedang membentuk tim kajian khusus guna meneliti secara mendalam kondisi Gaza setelah pembentukan BOP. Tim tersebut melibatkan kalangan ahli dan generasi muda untuk mengumpulkan data yang dapat dipertanggungjawabkan terkait dugaan pembiaran kejahatan kemanusiaan yang terus berlangsung.
Hasil kajian itu nantinya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi kebijakan atau policy brief yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo. Dokumen tersebut diharapkan menjadi rujukan etis dan strategis bagi arah kebijakan luar negeri Indonesia.
Prof. Sudarnoto menegaskan, langkah ini diambil sebagai respons atas pemberitaan yang dinilai terburu-buru dalam menyimpulkan sikap MUI terkait BOP. Ia menilai perlunya kehati-hatian agar pandangan ulama tidak disalahartikan di ruang publik.
Lebih lanjut, MUI menyoroti penggunaan istilah “perdamaian” dalam Board of Peace yang dinilai sarat kepentingan politik. Menurut Prof. Sudarnoto, konsep tersebut berpotensi menjadi alat legitimasi kekuatan global, khususnya Amerika Serikat dan Israel, untuk mempertahankan dominasi atas Palestina.
Ia menilai berlanjutnya serangan di Gaza menunjukkan absennya itikad tulus dari pihak-pihak yang mengklaim mengusung agenda perdamaian. Karena itu, keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut dinilai berisiko jika tidak disertai komitmen konkret terhadap kemerdekaan Palestina secara penuh.
MUI juga mengingatkan bahwa Indonesia harus siap mengambil langkah tegas, termasuk menarik diri dari BOP, apabila Israel terus melakukan agresi dan mengabaikan prinsip perdamaian sejati.
Pada akhirnya, MUI menegaskan fokus utamanya adalah memastikan Indonesia tidak terperangkap dalam dominasi geopolitik global yang justru melemahkan perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaan dan kedaulatan.
