JurnalPatroliNews – Jakarta – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menutup sementara ratusan usaha tambang galian C di Kecamatan Cigudeg dan Rumpin, Kabupaten Bogor, memicu dampak sosial dan ekonomi yang cukup besar.
Selain menghentikan pasokan bahan bangunan ke wilayah Jabodetabek, ribuan warga di dua kecamatan tersebut kini kehilangan mata pencaharian.
Kebijakan moratorium tambang yang diberlakukan sejak awal bulan lalu ini dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah menilai aktivitas tambang yang sudah berlangsung puluhan tahun di kawasan itu telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan jalan antarprovinsi.
Namun, di sisi lain, penutupan tersebut berdampak langsung pada roda ekonomi masyarakat. Ribuan sopir truk, pekerja tambang, hingga pedagang kecil di sekitar lokasi tambang kini tidak lagi memiliki penghasilan.
Sahrul Anwar (42), warga Cigudeg yang sehari-hari bekerja sebagai sopir truk pengangkut pasir, mengaku sudah sebulan tidak bekerja. Ia kini kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga, terutama untuk makan dan biaya sekolah anak-anaknya.
“Pendapatan sekarang nol. Anak sekolah jadi bingung, ongkos aja enggak ada. Sejak truk enggak bisa narik, ya kami enggak punya pemasukan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Sahrul berharap Gubernur Dedi Mulyadi dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut agar masyarakat bisa kembali bekerja. “Kami cuma ingin tambang dibuka lagi, biar bisa kerja lagi,” tambahnya.
Tak hanya pekerja tambang, pelaku usaha kecil di sekitar lokasi juga terdampak. Ny Neneng (55), pemilik warung makan di sekitar area tambang, mengaku pendapatannya turun drastis.
“Warung jadi sepi sejak tambang ditutup. Dulu sopir truk dan pekerja sering makan di sini, sekarang enggak ada pembeli,” keluhnya.
Hal senada disampaikan Dika, warga Rengasjajar, Cigudeg. Ia menuturkan, sejak tambang ditutup, usaha warung makannya nyaris tak berjalan. “Kebanyakan pelanggan saya pekerja tambang. Sekarang sepi banget,” ujarnya.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat meninjau kembali kebijakan moratorium tambang dengan mempertimbangkan dampak sosial ekonomi terhadap warga. Mereka juga berharap ada solusi alternatif agar penataan lingkungan tetap berjalan tanpa mengorbankan penghidupan ribuan warga yang bergantung pada sektor tambang.
