JurnalPatroliNews | Jakarta — Perempuan dinilai tidak lagi cukup ditempatkan sebagai kelompok yang menerima dampak pembangunan. Perempuan justru harus tampil sebagai aktor perubahan yang ikut menentukan arah kebijakan, memperkuat ketahanan keluarga, menjaga lingkungan, serta mendorong transformasi sosial.
Pesan tersebut mengemuka dalam Webinar Refleksi Kemerdekaan Perempuan Paramadina bertajuk “Women and Social Change for SDGs: Building Resilient Communities through Women’s Empowerment, Environmental Action and Social Transformation”, yang digelar Jumat (21/8/2026).
Forum yang menghadirkan sejumlah akademisi perempuan Universitas Paramadina itu membedah kontribusi perempuan dari berbagai perspektif, mulai dari kesehatan, lingkungan, teknologi, komunikasi hingga kepemimpinan.
Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini dalam pengantarnya menegaskan bahwa kampus tidak boleh berhenti menjadi ruang pertukaran gagasan. Perguruan tinggi dan kelompok intelektual, menurutnya, harus mampu memberikan dampak melalui diskursus publik sekaligus mendorong kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
“Jadi jangan mereka perlakukan sebagai orang suci. Tidak boleh. Mereka harus dikritik. Tidak boleh mencaci maki orangnya, tapi tindakan-tindakan dan kebijakannya. Itu kita memerlukan dukungan perempuan,” kata Didik.
Menurut dia, keterlibatan perempuan memiliki arti penting karena kualitas keluarga berkaitan erat dengan kualitas bangsa. Karena itu, pemberdayaan perempuan semestinya berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik secara kritis dan konstruktif.
Wakil Rektor Bidang Penjaminan Mutu dan Kemitraan Universitas Paramadina, Prof. Dr. Iin Mayasari, menilai forum tersebut menjadi salah satu ruang untuk memperkuat kiprah akademisi perempuan Paramadina sekaligus memperluas kontribusi perempuan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Menurut Iin, tantangan yang dihadapi masyarakat semakin kompleks, dari krisis iklim hingga kesenjangan sosial. Kondisi tersebut menuntut perubahan posisi perempuan dari sekadar objek kebijakan menjadi bagian utama dalam proses penciptaan solusi.
“Perempuan itu hadir bukan lagi sebagai objek, melainkan sebagai aktor utama pencipta perubahan atau agents of change,” ujar Iin.
Pandangan tersebut menjadi benang merah dalam sejumlah paparan akademisi yang hadir dalam webinar.
Ketua Program Studi Magister Psikologi Universitas Paramadina, Dr. Devi Wulandari, M.Sc., misalnya, menyoroti dimensi kesehatan keluarga. Ia menilai perempuan yang berdaya membutuhkan dukungan lingkungan terdekat agar mampu menjalankan berbagai peran tanpa mengorbankan kesehatan fisik maupun psikologis.
Bagi Devi, penguatan perempuan pada akhirnya akan berdampak pada kualitas keluarga dan generasi berikutnya.
“Perempuan yang berdaya, keluarga yang sehat, dan generasi yang kuat, tentunya Indonesia yang merdeka dan tangguh,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Program Studi Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Dr. Rizki Damayanti, membawa isu pemberdayaan perempuan ke dalam agenda perubahan iklim.
Ia mengingatkan agar perempuan tidak terus-menerus ditempatkan sebagai kelompok yang paling terdampak perubahan lingkungan. Perempuan juga harus memperoleh akses dan ruang yang cukup untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan serta perumusan solusi.
“Woman empowerment atau pemberdayaan perempuan jangan ditempatkan sebagai agenda tambahan dalam SDGs. Ini harus menjadi cross cutting factor karena proses pemberdayaan perempuan akan memperkuat berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Rizki.
Menurutnya, perspektif gender perlu melekat dalam berbagai agenda pembangunan agar kebijakan yang dirumuskan mampu menjawab persoalan secara lebih menyeluruh.
Persoalan berbeda muncul dalam sektor teknologi.
Dosen Program Studi Teknik Informatika Universitas Paramadina, Wahyuningdiah Trisari H.P., M.TI, mengungkap sejumlah tantangan yang masih dihadapi perempuan di dunia teknologi, mulai dari stereotip gender, beban ganda, kesenjangan upah hingga terbatasnya keterwakilan perempuan pada posisi strategis.
Ia mendorong penguatan pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), penyediaan beasiswa khusus perempuan, lingkungan kerja yang ramah keluarga, dukungan sosial, serta peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan.
“Yang pertama adalah kurikulum yang inklusif, beasiswa khusus perempuan di STEM, lalu lingkungan kerja yang family friendly dan support system yang memadai,” ujar Wahyuningdiah.
Menurutnya, transformasi digital yang tidak disertai upaya memperkecil kesenjangan gender justru berpotensi melahirkan bentuk ketimpangan baru.
Dimensi pemberdayaan perempuan juga terlihat dalam isu lingkungan berbasis komunitas.
Dosen Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Dr. Tatik Yuniarti, M.I.Kom, menyoroti peran perempuan dalam membangun kesadaran lingkungan, salah satunya melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Ia mencontohkan keberadaan bank sampah yang dalam banyak komunitas menjadi ruang partisipasi perempuan. Menurut Tatik, keberhasilan program lingkungan sangat dipengaruhi komunikasi yang mampu melibatkan masyarakat secara aktif.
“Edukasi dan komunikasi partisipatif dapat dilakukan melalui diskusi interaktif, pertukaran pengalaman antarperempuan, serta pelatihan praktis mengenai pemilahan dan pengelolaan sampah,” tuturnya.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak selalu lahir dari kebijakan besar. Perubahan juga dapat tumbuh dari lingkungan paling dekat, ketika perempuan diberi ruang untuk memimpin dan mengorganisasi komunitas.
Sementara dalam aspek kepemimpinan, Dr. Siti Nurjanah, MM, Dosen Magister Manajemen Universitas Paramadina, menggarisbawahi pentingnya karakter empatik.
Menurut Siti, kepemimpinan bukan semata-mata soal kewenangan, melainkan kemampuan membangun hubungan yang manusiawi dengan orang lain. Nilai tersebut, kata dia, relevan diterapkan dalam berbagai lingkungan, termasuk dunia pendidikan.
“Ketika kita merefleksikan menjadi seorang pemimpin itu juga harus memiliki empati. Kalau sebagai contoh kita sebagai dosen itu juga harus mengasuh dengan humanis, ing ngarso sung tulodo,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya budaya dialog yang sehat di lingkungan akademik. Perbedaan pandangan seharusnya menjadi ruang untuk menguji gagasan, bukan menjadi alasan untuk menyerang pribadi seseorang.
“Kita berargumen secara kritis dalam diskusi tanpa menyerang kehormatan pribadi lawan bicara,” tegasnya.
Webinar Perempuan Paramadina tersebut pada akhirnya membawa satu pesan utama: pemberdayaan perempuan tidak cukup berhenti pada narasi kesetaraan.
Akses terhadap pendidikan, kesehatan, teknologi, lingkungan, sumber daya ekonomi dan ruang pengambilan keputusan harus diperluas secara nyata. Dengan begitu, perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga ikut menentukan arah perubahan.
Bagi Perempuan Paramadina, penguatan peran tersebut menjadi bagian penting dalam membangun komunitas yang tangguh sekaligus mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Forum tersebut pun diharapkan tidak berhenti sebagai diskusi akademik, melainkan berkembang menjadi ruang kolaborasi yang melahirkan gagasan, gerakan dan kebijakan yang menempatkan perempuan sebagai salah satu kekuatan utama perubahan sosial.
Komentar