JurnalPatroliNews | Jakarta — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah menyiapkan insentif fiskal senilai Rp1 triliun bagi pemerintah daerah berprestasi. Pada 2027, dukungan kepala daerah terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk kreativitas dalam pelaksanaannya, direncanakan menjadi salah satu indikator penilaian.
Tito menyampaikan hal tersebut di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (28/10/2026). Menurut dia, skema kompetisi untuk mendorong kinerja pemerintah daerah akan kembali dilaksanakan pada tahun depan.
“Dan terakhir, kita juga, kami sudah sampaikan tadi bahwa tahun ini ada insentif fiskal yang kita pertandingkan sebanyak Rp1 triliun dalam tiga gelombang, enam region,” kata Tito.
Ia menjelaskan, dukungan terhadap program MBG akan menjadi salah satu aspek yang diperhitungkan dalam penilaian. Pemerintah daerah tidak hanya dinilai dari dukungan terhadap program tersebut, tetapi juga dari kreativitas dalam membantu menyukseskan pelaksanaannya.
“Nah, tahun depan kita akan juga pertandingkan, salah satunya adalah kepala daerah yang paling mendukung program MBG atau kreatif dan lain-lain menyukseskan program makanan bergizi gratis ini,” ujarnya.
Kompetisi Dibagi Berdasarkan Tingkat Pemerintahan
Tito mengatakan penilaian akan dilakukan dengan membandingkan pemerintah daerah pada tingkat yang sama. Pemerintah provinsi akan berkompetisi dengan provinsi lain, pemerintah kabupaten dengan kabupaten, dan pemerintah kota dengan kota.
Menurut Tito, kompetisi tersebut dibagi ke dalam enam wilayah atau region. Pemerintah akan memberikan penghargaan kepada daerah yang menempati peringkat pertama, kedua, dan ketiga sesuai skema penilaian.
“Tentu akan diberikan penghargaan yang nomor 1, Rp3 miliar, nomor 2, ada ke provinsi, antarprovinsi, kabupaten, antarkabupaten, kota, antarkota, di enam region yang berbeda,” kata Tito.
Berdasarkan penjelasan Tito, daerah yang menempati peringkat pertama akan memperoleh insentif Rp3 miliar. Peringkat kedua mendapatkan Rp2 miliar, sedangkan peringkat ketiga menerima Rp1 miliar.
“Itu Rp3 miliar nomor 1, nomor 2, Rp2 miliar, nomor 3, Rp1 miliar,” ujarnya.
Skema tersebut dirancang untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah berdasarkan hasil penilaian. Namun, rincian teknis mengenai indikator penilaian, bobot dukungan terhadap MBG, serta mekanisme penetapan pemenang masih perlu merujuk pada ketentuan resmi pemerintah.
Anggaran Rp1 Triliun Dibahas Bersama Menteri Keuangan
Tito menyatakan rencana penyediaan anggaran insentif fiskal tersebut telah dibicarakan dengan Menteri Keuangan. Menurut dia, pemerintah telah menyatakan komitmen untuk menyiapkan anggaran senilai Rp1 triliun.
“Kemarin saya rapat dengan Menteri Keuangan, Menteri Keuangan komit sudah untuk menyiapkan anggaran Rp1 triliun tersebut. Saya kira demikian,” kata Tito.
Insentif fiskal bagi daerah merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan kinerja dan mendukung program prioritas pemerintah pusat. Dalam skema yang disampaikan Tito, dukungan terhadap MBG akan menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam kompetisi tahun depan.
Meski demikian, pelaksanaan dan penyaluran insentif tetap perlu mengacu pada aturan serta mekanisme resmi yang ditetapkan pemerintah, termasuk rincian kategori penilaian dan alokasi anggarannya.
Rencana tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan program MBG. Peran daerah, termasuk dukungan administratif dan kreativitas dalam pelaksanaan, akan menjadi bagian dari penilaian sebagaimana disampaikan Mendagri.
Komentar