JurnalPatroliNews | Tangerang Selatan — Polemik pengelolaan TK Islam Pembangunan (TKIP) dan SD Islam Pembangunan (SDIP) Pamulang memasuki babak baru. Pertemuan antara perwakilan wali murid dan pihak UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang difasilitasi Polres Tangerang Selatan menghasilkan kesepakatan penting: kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berjalan normal meski sengketa hukum antara kedua pihak masih berlanjut.
Mediasi tersebut berlangsung di Mapolres Tangerang Selatan pada Senin (24/8/2026) dan diterima langsung Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo.
Kasi Humas Polres Tangerang Selatan Ipda Yudhi Susanto mengatakan, pertemuan digelar untuk mencari titik temu agar konflik pengelolaan sekolah tidak berdampak terhadap aktivitas pendidikan para siswa.
“Dalam rangka mediasi yang diterima langsung oleh Kapolres. Intinya masing-masing pihak sepakat proses belajar mengajar (KBM) tidak akan terganggu dan berjalan normal,” ujar Yudhi saat dikonfirmasi, Rabu (26/8/2026).
Menurut Yudhi, penyelesaian sengketa hukum tetap menjadi jalur tersendiri dan tidak boleh mengganggu keberlangsungan pendidikan. Artinya, masing-masing pihak dapat menempuh mekanisme hukum yang tersedia tanpa membawa konflik tersebut ke lingkungan sekolah.
“Untuk permasalahan hukum atau sengketanya berjalan sendiri,” katanya.
Kesepakatan lain yang dinilai penting adalah jaminan keamanan bagi siswa dan tenaga pendidik. Polres Tangerang Selatan memastikan tidak ada organisasi masyarakat (ormas) maupun pihak luar yang masuk ke area sekolah dan berpotensi mengganggu kegiatan belajar mengajar.
“Kami menjamin dan memastikan tidak ada lagi ormas ataupun pihak luar yang berada di area sekolah,” tegas Yudhi.
Pihak kepolisian juga menyebut baik UIN maupun perwakilan wali murid telah menyepakati perlindungan terhadap para siswa agar dapat kembali menjalani pembelajaran dengan aman dan kondusif.
“Kedua belah pihak sepakat, baik wali murid maupun pihak UIN, untuk menggaransi bahwa anak-anak dapat kembali bersekolah dengan aman dan normal tanpa gangguan sebagaimana yang telah disampaikan Kapolres,” ujarnya.
Sengketa Pengelolaan Sekolah Masih Berlangsung
Di tengah tercapainya kesepakatan terkait KBM, persoalan utama mengenai status aset dan pengelolaan TKIP-SDIP Pamulang belum sepenuhnya selesai.
Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta dijadwalkan mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPRD Tangerang Selatan pada Rabu (26/8/2026) pukul 11.30 WIB. RDP tersebut digelar untuk membahas polemik pengelolaan kedua lembaga pendidikan tersebut.
Sengketa sebelumnya memanas setelah terjadi kericuhan di lingkungan sekolah pada Sabtu (22/8/2026).
Pihak yayasan menyebut sekelompok orang mendatangi lokasi pada dini hari, kemudian menguasai area sekolah dan memasang kawat berduri.
Di sisi lain, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan tindakan pengamanan serta pengambilalihan pengelolaan dilakukan untuk mengamankan aset yang mereka klaim sebagai Barang Milik Negara (BMN).
UIN menyebut kawasan TKIP-SDIP Pamulang memiliki luas lahan sekitar 8.000 meter persegi dengan bangunan sekitar 3.000 meter persegi.
Kedua pihak hingga kini masih mempertahankan klaim masing-masing mengenai status aset sekaligus kewenangan pengelolaan sekolah.
Situasi tersebut sempat berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan. Setelah kericuhan, kegiatan belajar siswa sempat dialihkan melalui pembelajaran jarak jauh.
Namun, dengan adanya kesepakatan hasil mediasi, proses belajar mengajar kini diarahkan kembali berjalan normal.
Bagi para orang tua, kesepakatan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan polemik antar-pihak tidak mengorbankan kepentingan siswa. Sementara persoalan mengenai kepemilikan aset dan pengelolaan sekolah masih harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang berlaku.
Dengan demikian, mediasi di Polres Tangerang Selatan belum mengakhiri sengketa, tetapi setidaknya memisahkan persoalan hukum dari hak siswa untuk memperoleh pendidikan dalam suasana aman dan kondusif.
Komentar