JurnalPatroliNews – Jakarta – Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, terus memperkuat sinergi lintas sektoral guna mempercepat pemulihan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Dalam rapat koordinasi di Kantor Kemendagri, Senin (23/2/2026), fokus utama diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga yang masih menempati Hunian Sementara (Huntara).
Tito menegaskan bahwa masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir harus mendapatkan jaminan logistik selama menunggu pembangunan Hunian Tetap (Huntap) selesai.
“Masyarakat di huntara akan disediakan dapur umum dan kebutuhan makan mereka ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah,” ujar Tito usai rapat yang dipimpin Menko PMK Pratikno tersebut.
Skema Bantuan Berdasarkan Tingkat Kerusakan Pemerintah telah menyiapkan rincian bantuan tunai bagi warga terdampak sesuai dengan kategori kerusakan bangunan:
- Rusak Ringan: Stimulan sebesar Rp15 juta.
- Rusak Sedang: Stimulan sebesar Rp30 juta.
- Rusak Berat/Hilang: Bantuan sebesar Rp60 juta yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan rumah baru, baik di lokasi asli maupun lahan relokasi.
Selain perbaikan fisik, Tito menyarankan agar bantuan perabotan dan stimulan ekonomi diberikan tidak hanya bagi mereka yang rumahnya rusak berat, tetapi juga kategori rusak sedang.
Untuk kategori rusak ringan, ia menyerahkan kebijakan tersebut kepada masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda).
“Diskresi ada di setiap Pemda untuk melihat kondisi masyarakatnya, apakah perlu dibantu untuk uang perabotan dan stimulan ekonominya,” tambahnya.
Penanganan Puing dan Limbah Banjir Selain masalah hunian, rapat ini juga menyoroti kendala teknis di lapangan, seperti penanganan puing-puing kayu sisa banjir yang masih menumpuk di pemukiman.
Terkait hal ini, Tito telah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk merumuskan kebijakan pembersihan dan pemanfaatan sisa material kayu tersebut agar tidak menghambat proses rekonstruksi.
Forum strategis ini turut dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BNPB Suharyanto, serta perwakilan pimpinan daerah termasuk Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah. Sinergi ini diharapkan mampu memangkas birokrasi sehingga warga terdampak di Sumatera dapat segera kembali ke kehidupan normal.
