JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk memimpin rapat koordinasi terkait perkembangan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Provinsi Papua Pegunungan secara daring dari Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ribka memastikan bahwa progres pembangunan terus terpantau secara berkala guna menjamin seluruh tahapan berjalan sesuai rencana.
Rapat ini merupakan langkah lanjutan setelah kunjungan lapangan pada awal Februari serta pertemuan strategis dengan kementerian terkait sebelumnya.
Ribka menegaskan bahwa pembangunan KPP Papua Pegunungan merupakan amanat Undang-Undang tentang Daerah Otonom Baru (DOB) Papua yang wajib dikawal secara konsisten agar dapat berfungsi sepenuhnya pada tahun 2028.
Fokus utama pembahasan kali ini adalah pemenuhan kriteria kesiapan atau readiness criteria dan percepatan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Langkah ini menjadi krusial mengingat adanya perubahan lokasi pembangunan dari Distrik Walesi ke Distrik Hubikosi.
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan diminta segera melengkapi dokumen Formulir Kerangka Acuan paling lambat pada 4 Maret 2026 mendatang.
Wamendagri menargetkan dokumen Amdal tersebut rampung sebelum hari raya Idulfitri. Hal ini bertujuan agar proses lelang proyek pada bulan Juni atau Juli dapat berjalan tanpa hambatan administratif.
Proses pembahasan Amdal sendiri melibatkan Tim Penilai bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua sebagai provinsi induk.
Selain infrastruktur kantor pemerintahan, kesiapan hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) turut menjadi sorotan. Ribka meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman segera memasukkan data pembangunan rumah susun ASN ke dalam aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan.
Saat ini, program hunian tersebut sedang dalam tahap penyusunan Instruksi Presiden di Kementerian Sekretariat Negara.
Ribka menekankan bahwa pencapaian target operasional pada tahun 2028 membutuhkan kerja sama lintas sektor, koordinasi yang kuat, serta kedisiplinan dalam memenuhi setiap tahapan jadwal.
Sebagai tindak lanjut, Kemendagri akan terus menggelar rapat evaluasi rutin untuk memastikan persiapan fisik KPP Papua Pegunungan tetap berada pada jalur yang tepat.
Pertemuan ini turut diikuti oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta jajaran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.
