JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah pemimpin negara sekaligus kepala negara. Jabatan yang sangat powerfull untuk melakukan hal-hal apa saja yang baik bagi kemaslahatan bangsa Indonesia. Kok malah gak itu yang dilakukan.
Contoh membangun IKN itu sebenarnya urusan kripik/ kecil kalau presiden mau dan berani? Indonesia kaya- raya kok moso urusan kripik seperti itu tidak bisa diatasi sampai sekarang ini, konon kabarnya kekayaan alam Indonesia ini dapat menghidupi seperempat sampai setengah penduduk dunia/ bumi.
Artinya apa? Indonesia ini super kaya- raya tapi kok rakyatnya miskin, malah dapat dikatakan melarat, kok bisa negara yang sumber daya alamnya sedikit tapi rakyatnya kaya raya, “tanya ujar pengamat politik Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen kepada wartawan di Jakarta (22/08).
Harusnya kebijakan pemerintah menitik-beratkan atau fokusnya kepada extra policy-nya yang mengharuskan pejabat dan birokrasi ikat pinggang tanpa terkecuali. Contohnya ada kok abdi dalem Keraton mereka bisa kok tak hidup sebagai borjuis, sebab mereka dengan rela mengabdi sebagai pelayan keraton. Harusnya itu ditiru sebagai model pembantunya rakyat Indonesia, kalau mau jadi pejabat kudu bisa seperti abdi dalem Keraton itu, “ungkap Silaen.
Yang terjadi sekarang rakyat menghamba/ budaknya pejabat dan birokrat padahal mereka- mereka itu kan pelayan kita (rakyat), kalau dianalogikan sebagai abdi dalem Keraton tapi sebagai pelayan atau hamba rakyat, justru mereka (pejabat negara) menjual harta warisan yang dimiliki oleh rakyat kira- kira bagaimana logikanya? Abdi dalem atau pelayan justru memerintah majikannya?, “beber Silaen.
Tentunya rakyatlah yang jadi majikan pemerintah/ pejabat yang dipilih oleh rakyat untuk melayaninya, sekarang yang memiliki harta kekayaan berlimpah- limpah justru pelayan rakyat tersebut yang menguasai harta warisan seluruh rakyat Indonesia. Kebalik- balik, kalau tidak mau sebagai abdi dalem Keraton maka jangan melamar pekerjaan sebagai pelayan rakyat kalau tujuannya mau kaya dan hidup borju, “tegas Silaen.
Jadi berapa kebutuhan pembangunan IKN? 500T itu kecil jumlahnya dibandingkan dengan jumlah yang dicopet oleh mafia berkolusi dengan pejabat negara. Jadi berapa lama ikat pinggangnya? 2 tahun atau 3 tahun. Berikutnya lalu negara memberikan apresiasi atas dukungan mereka- mereka yang sepatutnya itu hal yang wajar, “tapi bukan merampok harta warisan Rakyat Indonesia, “ujar Silaen.
Sampai disini satu urusan yang sangat besar dan penting dapat dilakukan dengan baik. Kalau itu dilakukan secara terbuka dan transparan maka rakyat Indonesia mendapatkan faedahnya. Bahwa presiden pro rakyat bukan pro cukong tok. Sebab dengan menjual murah sumber daya alam Indonesia kepada asing tapi keuntungannya hanya dinikmati oleh segelintir Orang.
Disinilah kegagalan presiden Jokowi dalam memimpin Indonesia. Sebab hampir semua kebijakan pemerintah selama ini tidak ada yang menguntungkan rakyat secara sistematis yang ada hanya gimik-gimik demi nyenangke telinga rakyat tok, “sindir Silaen.
Komentar