DPR Ingatkan KPU agar Sirekap Tidak Timbulkan Masalah di Pilkada 2024

JurnalPatroliNews – Jakarta – Komisi II DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) berfungsi dengan baik pada Pilkada Serentak 2024.

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa penggunaan Sirekap di Pemilu Serentak 2024 sebelumnya menimbulkan polemik di masyarakat.

Menurut Rifqi, Sirekap yang seharusnya membantu menyampaikan hasil penghitungan suara dengan cepat justru memunculkan kesalahan yang menimbulkan ketidakpercayaan.

Saat Pemilu Presiden 2024, hasil penghitungan suara di Sirekap dikabarkan berbeda dengan formulir C1 di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sehingga memicu dugaan kecurangan.

“Berbagai asumsi dan persepsi tentang adanya kecurangan pemilu, terutama di tahap penghitungan suara, perlu kita kurangi,” tegas Rifqi pada Jumat, 8 November 2024.

Ia menyarankan bahwa langkah untuk memperbaiki Sirekap adalah memperjelas aturan hukum yang mendasarinya.

“Komisi II DPR RI sudah menyetujui Peraturan KPU terkait penghitungan suara yang mewajibkan KPU menyediakan mekanisme penghitungan yang akuntabel dan transparan,” katanya.

Rifqi berharap, perbaikan ini dapat menghapus persepsi negatif terkait pemilu dan pilkada di Indonesia. Ia menyinggung bahwa publik seringkali merasa hasil pemilu di Indonesia sudah diketahui sebelum pemungutan suara selesai.

Rifqi, yang juga anggota Partai Nasdem, yakin bahwa dengan peningkatan kualitas Sirekap, KPU dapat mengubah persepsi masyarakat mengenai pemilu. Teknologi informasi, lanjutnya, kini menjadi sarana untuk mewujudkan transparansi dalam pesta demokrasi.

“KPU membuat satu aplikasi yang bisa membuat rakyat Indonesia melihat nanti perhitungan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota di seluruh provinsi, kabupaten/kota di Indonesia melalui mekanisme atau aplikasi mobile ini,” tuturnya. 

Rifqi juga menambahkan bahwa Komisi II DPR akan terus mengawasi Sirekap agar tidak mengalami kendala teknis.

“Kami berharap agar aplikasi ini berfungsi dengan baik saat diakses oleh masyarakat, dan Komisi II berkomitmen untuk terus mengawasi agar semuanya berjalan lancar,” tandasnya.

Komentar