JurnalPatroliNews – Jakarta – Komisi IV DPR menekankan perlunya pembaruan data penerima manfaat dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung Pakan agar implementasinya benar-benar menjangkau peternak kecil secara adil.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menyampaikan bahwa penyempurnaan tata kelola program harus dimulai dari pendataan yang presisi dan tepat sasaran.
“Pendataan perlu dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, transparan, dan efisien. Teknologi informasi harus dimanfaatkan agar proses tersebut tidak menghabiskan biaya besar,” ujar Alex dalam keterangan tertulis, Jumat 28 November 2025.
Usulan tersebut muncul setelah Alex menerima laporan dari sejumlah peternak kecil di Makassar, Sulawesi Selatan, yang mengaku tidak tersentuh bantuan SPHP Jagung Pakan sejak program diluncurkan pemerintah pada akhir September 2025 lalu.
Keluhan para peternak disampaikan ketika Alex mendampingi Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto dan rombongan dalam agenda kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan.
Alex menilai pendataan partisipatif berbasis teknologi dapat menjadi solusi, misalnya melalui penggunaan Google Form, yang memungkinkan jangkauan pengumpulan data hingga daerah pelosok.
“Data yang masuk melalui Google Form akan diverifikasi oleh petugas pendata. Jika memenuhi persyaratan, peternak tersebut langsung dimasukkan ke daftar penerima manfaat SPHP Jagung Pakan,” jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu mengingatkan bahwa tahun anggaran 2026 semakin dekat, sehingga ia meminta Kementerian Pertanian segera menyiapkan sistem dan mengumumkannya kepada publik.
“Dengan data yang benar-benar akurat, program SPHP Jagung Pakan akan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan hasil sesuai target yang telah ditetapkan,” tutup Alex.
