JurnalPatroliNews – Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tegas menyatakan tekadnya untuk menjaga netralitas sepenuhnya dalam menyikapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebuah kode etik yang mengatur netralitas MUI saat menghadapi proses demokrasi tersebut tengah dalam tahap penyusunan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Maruf Amin, setelah menghadiri acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) MUI di Mercure Jakarta, Ancol. Acara ini disiarkan melalui kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia pada Jumat malam (1/12/23).
Maruf Amin menekankan, “Pertama-tama, MUI akan menjaga netralitas sebagai sebuah lembaga. Artinya, pilihan individu dari anggota-anggota MUI tidak boleh membawa-bawa MUI ke dalam preferensi pribadi mereka dan harus tetap bersikap netral.”
Meskipun demikian, Maruf menjelaskan bahwa hal ini tidak menghambat hak politik individu di dalam MUI. Anggota-anggota lembaga ini tetap berhak menentukan pilihan politik mereka, namun hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak boleh mencerminkan posisi resmi MUI sebagai sebuah institusi.
“Ketika anggota MUI menggunakan hak pilihnya, hal tersebut tidak boleh menimbulkan konflik. Ini adalah masalah pilihan personal dan tidak boleh menjadi sumber ketidakharmonisan,” tambahnya.
Dalam rangkaian Musyawarah Kerja Nasional MUI, diharapkan akan dihasilkan sebuah tata etik yang jelas untuk panduan anggota MUI dalam menghadapi Pemilu.
“Kode etik ini akan diresmikan melalui keputusan resmi MUI,” tutup Maruf dengan tegas.
Komentar