JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diputuskan untuk mengambil langkah tegas dalam memerangi perjudian online di tanah air. Sejak Budi Arie Setiadi menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika pada bulan Juli 2023.
Lebih dari 800 ribu konten terkait perjudian online telah diblokir di Indonesia antara bulan Juli hingga Desember 2023. Selain itu, tindakan pemblokiran terhadap 5.000 rekening bank dan akun e-wallet yang terlibat dalam aktivitas perjudian online juga telah dilakukan.
Meskipun di Indonesia perjudian online dilarang, banyak negara lain justru mengizinkannya dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan negara.
Menurut laporan Reuters pada Senin (5/2/24), India menargetkan pendapatan sebesar 140 miliar rupee (setara dengan Rp 26,4 triliun) pada tahun 2025 melalui pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) dari perusahaan-perusahaan perjudian online.
Pada bulan Oktober sebelumnya, pemerintah India menetapkan pajak sebesar 28% dari transaksi yang dilakukan oleh pelanggan perusahaan perjudian online. Kebijakan ini mengejutkan industri senilai US$ 1,5 miliar yang didukung oleh investor global.
Pemerintah India berpendapat bahwa pajak yang tinggi diperlukan untuk mengimbangi dampak negatif dari perjudian online, salah satunya adalah potensi kecanduan bagi penggunanya.
Menteri Keuangan India, Sanjay Malhotra, menyatakan bahwa dalam tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret mendatang, pemerintah berencana untuk mengumpulkan sekitar 75 miliar rupee (sekitar Rp 14,2 triliun) dari pajak perusahaan perjudian online.
Jumlah ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 16 miliar rupee. Malhotra juga mencatat bahwa pendapatan pajak dari perusahaan perjudian online sepanjang Oktober hingga Desember 2023 mencapai 35 miliar rupee.
“Industri ini [judi online] sudah stabil, tetapi masih awal untuk menyimpulkan hasilnya ke depan,” ujar dia.
Komentar