JurnalPatroliNews – Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap berkontribusi dalam program pembangunan 3 juta unit rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan menyiapkan lahan milik negara seluas hampir 88 hektare atau tepatnya 884.554 meter persegi.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban, dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (14/7). Menurutnya, pemanfaatan aset negara ini adalah satu dari tujuh bentuk dukungan Kemenkeu terhadap program-program prioritas nasional.
“Sebagai kontribusi di bidang perumahan, kami alokasikan lahan BMN di beberapa lokasi strategis untuk menunjang program 3 juta rumah,” ungkap Rionald.
Ia juga menjelaskan bahwa Kemenkeu berkomitmen mendukung berbagai sektor prioritas lainnya. Di bidang pangan, misalnya, ada dua bentuk dukungan dari DJKN, termasuk pengalokasian aset untuk penguatan ketahanan pangan nasional.
Selain itu, Kemenkeu juga telah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) untuk 50 bidang tanah yang akan digunakan dalam pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) dan Brigade Infanteri (Brigif).
Untuk sektor kesehatan dan gizi, Kemenkeu melalui DJKN turut mengelola BMN untuk mendukung pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPBG), termasuk fasilitas makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.
Di sektor pendidikan, Rionald menyebut telah disiapkan sekitar 100 titik untuk program Sekolah Rakyat melalui optimalisasi BMN yang akan diserahkan kepada Kementerian Sosial maupun pemerintah daerah.
Tak hanya itu, pemerintah juga sedang menata kembali kawasan hutan. DJKN akan menyerahkan aset negara yang sudah berstatus BMN kepada BUMN yang ditunjuk, setelah dilakukan penertiban kawasan.
Terakhir, di bidang infrastruktur, Kemenkeu turut berperan melalui koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian PUPR. Proyek besar seperti giant sea wall hingga kereta cepat termasuk dalam skema pengelolaan aset negara untuk mendukung pembangunan.
Sementara itu, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengungkapkan telah mendanai 17 proyek strategis nasional (PSN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan nilai pengadaan tanah mencapai Rp3,89 triliun, atau sekitar 66 persen dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp5,88 triliun sejak tahun 2016.
