JurnalPatroliNews – Jakarta – Langkah Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi membongkar praktik produksi air mineral Aqua mendapat banyak apresiasi publik.
Namun, di balik keberaniannya menyoroti industri besar, kini muncul desakan agar sang gubernur juga menangani isu lain yang tak kalah penting — yakni pengendapan dana daerah di sistem perbankan.
Pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, menilai aksi inspeksi mendadak (sidak) KDM ke pabrik Aqua di Subang telah memicu perdebatan publik. Dalam kunjungan itu, Dedi Mulyadi mengungkap penggunaan sumur bor sebagai sumber air baku Aqua, yang selama ini diklaim sebagai “air pegunungan alami”.
“Dengan jumlah konsumen yang sangat besar dan menguasai pangsa pasar air minum dalam kemasan, temuan KDM ini sukses memicu polemik dan perbincangan di tengah masyarakat.
Meski status perusahaan pemegang brand Aqua adalah swasta, isu sumber airnya menjadi diskusi publik karena produknya dikonsumsi oleh masyarakat luas,” kata Wildan kepada RMOL, Minggu (26/10/2025).
Menurut Wildan, isu seputar Aqua justru bisa menjadi “tameng politik” bagi Dedi Mulyadi di tengah sorotan publik terhadap masalah pengendapan dana daerah di perbankan. Isu itu sebelumnya disinggung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyoroti miliaran dana pemerintah daerah yang tidak segera dibelanjakan.
“Selaku gubernur, publik juga menunggu langkah konkret KDM untuk menindaklanjuti temuan Menkeu tersebut.
Dana daerah itu seharusnya dibelanjakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kalau diendapkan dan bunganya diambil, publik berhak tahu siapa penerimanya dan untuk apa bunga bank itu digunakan,” ujarnya.
Wildan menegaskan, sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi, Gubernur Jabar punya peran strategis untuk mendorong transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Jika KDM berani mengungkap praktik pengendapan dana ini, langkahnya bisa menjadi preseden bagi kepala daerah lain.
“Respons KDM bisa menular ke gubernur lain. Kalau Jabar membuat terobosan dalam mengelola dana daerah, provinsi lain bisa meniru langkah itu,” ungkapnya.
Wildan menambahkan, publik menunggu gebrakan KDM dalam isu yang lebih substansial, yakni pemanfaatan dana daerah yang mengendap di sistem perbankan agar kembali produktif.
“Di balik aksi-aksi populis yang berhasil membongkar banyak persoalan, masyarakat berharap Dedi Mulyadi juga fokus pada masalah strategis yang menyentuh langsung kepentingan publik,” pungkasnya.
