JurnalPatroliNews – Jakarta – Lembaga penyiaran nasional Malaysia, Radio Televisyen Malaysia (RTM), tengah menjadi sorotan setelah melakukan kekeliruan fatal dalam laporan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur. Dalam tayangan resminya, RTM salah menyebut nama Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai Joko Widodo (Jokowi).
Pakar hubungan internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Faruq Arjuna Hendroy, menilai insiden itu amat disayangkan. Ia menegaskan bahwa RTM berada di bawah otoritas pemerintah Malaysia, sehingga seharusnya lebih teliti. Menurutnya, dalam pertemuan antarnegara yang sarat aturan protokoler, kesalahan mendasar seperti penyebutan nama kepala negara, simbol negara, atau bendera tidak boleh terjadi.
Faruq—yang juga kandidat magister bidang Peace and Conflict Studies di University of Queensland—menyebut kekeliruan tersebut bisa berdampak pada reputasi Malaysia sebagai tuan rumah forum internasional yang seharusnya menjaga standar etik tinggi.
“Kelihatannya sepele, tapi itu bisa memunculkan kesan bahwa tuan rumah kurang menghormati delegasi,” ujarnya, Sabtu, 1 November 2025.
Ia menambahkan bahwa memverifikasi identitas delegasi tidak sulit. “Cukup cari di internet, semua datanya mudah ditemukan,” katanya.
Kekeliruan terkait Indonesia ini pun bukan yang pertama dilakukan Malaysia. Faruq mengingatkan insiden saat SEA Games 2017, ketika Malaysia mencetak bendera Indonesia terbalik sehingga menyerupai bendera Polandia. Kejadian tersebut memicu protes besar hingga demonstrasi di depan Kedutaan Malaysia di Jakarta, meski akhirnya pemerintah Indonesia memilih memaafkan.
Meski demikian, Faruq menilai insiden terbaru ini tidak akan memicu gesekan diplomatik serius. Ia memprediksi hubungan RI–Malaysia tetap berjalan baik.
“Kemungkinan besar masalah ini selesai secara damai. Relasi Indonesia dengan Malaysia serta negara ASEAN lainnya cenderung stabil, meski kadang ada riak kecil,” pungkasnya.
