JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengumumkan bahwa total penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) reguler, penebalan bansos, hingga Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sepanjang tahun 2025 telah mencapai angka lebih dari 110 triliun rupiah.
Hal tersebut disampaikan dalam agenda Doa Awal Tahun di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Jumat, 9 Januari 2026.
Gus Ipul menjelaskan bahwa realisasi anggaran jumbo tersebut mencakup berbagai bantuan yang disalurkan secara bertahap, termasuk penebalan bansos pada periode Juni hingga Juli serta penyaluran BLTS di penghujung tahun.
Dalam prosesnya, Kementerian Sosial tetap mengedepankan validasi data guna memastikan bantuan jatuh ke tangan yang berhak.
Sebagai bagian dari upaya pembersihan data, Kemensos telah mengalihkan lebih dari 3 juta status penerima manfaat kepada warga yang dinilai lebih memenuhi kriteria kemiskinan tahun ini. Selain itu, terdapat pengalihan pada 11 juta lebih penerima manfaat Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan agar lebih tepat sasaran.
Menteri Sosial menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara tersebut. Ia secara terbuka mengundang masyarakat luas untuk aktif berpartisipasi dalam memperbaiki data melalui saluran pengaduan yang telah disediakan.
Menurutnya, Presiden telah memberikan mandat agar urusan data dikelola secara terbuka dan disertai dengan program pemberdayaan masyarakat.
Ke depan, Kemensos terus melakukan konsolidasi data dan simulasi penyaluran untuk program-program baru, termasuk kajian pemberian makanan bergizi gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas.
Gus Ipul menambahkan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat sinkronisasi data agar penyaluran bantuan di tahun berjalan dapat segera dilaksanakan secara akurat.
Melalui capaian ini, pemerintah berharap Bansos tidak hanya menjadi jaring pengaman sosial sementara, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin, lansia, dan kelompok rentan lainnya secara berkelanjutan.
