JurnalPatroliNews – Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan tanggapan resmi terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pegawai Kantor Pajak Jakarta Utara.
Dalam keterangannya, DJP menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum yang sedang berjalan.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Rosmauli, menegaskan bahwa pihaknya menghormati kewenangan KPK dalam menangani perkara tersebut. DJP berkomitmen menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sembari menunggu proses pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik lembaga antirasuah.
Pihak DJP menyatakan tidak ada toleransi bagi perilaku korupsi di seluruh jajaran internal. Selain menghormati proses hukum di luar instansi, DJP juga akan melakukan pemeriksaan disiplin secara internal.
Rosmauli menyatakan bahwa DJP siap bekerja sama secara kooperatif, termasuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan aparat penegak hukum guna mengungkap kasus dugaan suap pengurangan pajak ini secara terang benderang.
Pimpinan DJP berkomitmen untuk memberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika pegawainya terbukti melakukan pelanggaran.
Sanksi terberat yang disiapkan adalah pemberhentian secara tidak hormat kepada oknum pegawai atau pejabat yang terlibat dalam praktik gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang tersebut.
DJP juga kembali mengimbau kepada seluruh pegawainya agar senantiasa menjaga integritas, mematuhi kode etik, dan menjauhi segala bentuk praktik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan nasional.
Saat ini, para pihak yang terjaring OTT beserta barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah telah berada di kantor KPK. Penyidik memiliki waktu 24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal sebelum menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
