JurnalPatroliNews – Jakarta – Peringatan 52 tahun peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) 1974 menjadi momentum reflektif bagi arah pembangunan ekonomi Indonesia. Lembaga kajian kebijakan publik FINE Institute menilai, semangat koreksi terhadap pemusatan kekuasaan yang lahir dari peristiwa Malari masih relevan dengan tantangan hari ini, terutama terkait agenda transformasi BUMN yang digagas Danantara Indonesia.
Dalam kajian terbarunya, FINE Institute menyoroti potensi munculnya sentralisme ekonomi baru apabila desain kelembagaan Danantara tidak dibarengi sistem pengawasan yang kuat dan transparan. Kekhawatiran itu tertuang dalam analisis terhadap dokumen Danantara Economic Outlook 2026 yang memuat rencana konsolidasi ribuan entitas negara menjadi sekitar 200 kelompok usaha besar.
Co-Founder FINE Institute, Kusfiardi, mengatakan Indonesia kini berada pada persimpangan penting. Di satu sisi, konsolidasi BUMN dapat memperkuat kapasitas negara dalam membiayai pembangunan jangka panjang. Namun di sisi lain, tanpa tata kelola yang akuntabel, kebijakan tersebut berisiko memusatkan kendali ekonomi pada segelintir struktur kekuasaan.
“Konsolidasi memang bisa meningkatkan efisiensi dan daya saing. Tetapi jika tidak dilengkapi mekanisme kontrol publik yang memadai, ia berpotensi menjelma menjadi sentralisasi ekonomi yang sulit diawasi,” ujar Kusfiardi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis malam, 15 Januari 2026.
Menurutnya, pelajaran dari Malari 1974 menunjukkan bahwa gejolak sosial tidak selalu dipicu oleh lemahnya pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh rasa ketidakadilan akibat pengambilan keputusan yang semakin jauh dari partisipasi publik. Risiko serupa, kata dia, bisa muncul jika pengelolaan aset negara dilakukan secara terlampau terpusat.
