JurnalPatroliNews – JAKARTA – Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel) menegaskan kesiapan mengawal pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 dengan nilai pengamanan mencapai Rp5,17 triliun.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Pendahuluan (Entry Meeting) Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) yang digelar di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Senin (18/5/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Plt Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen, Sarjono Turin, mewakili Jaksa Agung Muda Intelijen.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ade Tajudin Sutiawarman, jajaran direktur pada JAM Intel, perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, serta para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring.
Dalam sambutan JAM Intel yang dibacakan Sarjono, dijelaskan bahwa Program Pembangunan 1.000 KNMP merupakan salah satu proyek prioritas pemerintah yang dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.
“Proyek strategis nasional dengan total nilai pengamanan mencapai Rp5.170.000.000.000 ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan infrastruktur modern seperti pelabuhan, fasilitas modern untuk produksi dan distribusi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan UMKM,” ujar Sarjono.
Menurutnya, proyek tersebut juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi biru, hilirisasi industri, hingga pemerataan pembangunan ekonomi dari desa untuk memberantas kemiskinan.
Sarjono menegaskan, pengawalan proyek ini merupakan bagian dari tugas dan fungsi bidang intelijen kejaksaan dalam mengamankan pembangunan strategis nasional demi mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan.
Langkah mitigasi ini diajukan oleh Direktorat IV atau Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis pada JAM Intel guna mengantisipasi potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT), baik yang bersifat personel, materiil, maupun hambatan birokrasi yang berisiko menghambat proyek.
Ia menekankan bahwa keberhasilan proyek tidak bisa dicapai tanpa kerja sama yang solid dari seluruh pemangku kepentingan.
Melalui sinergi lintas sektor yang kuat, pemerintah berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat berjalan secara komprehensif dan mencapai target utama, yakni tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
“Entry Meeting ini menjadi langkah awal yang penting untuk menyatukan visi, misi, serta merumuskan langkah konkret di lapangan demi menjamin kelancaran dan keamanan pembangunan infrastruktur bagi para nelayan di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
