JurnalPatroliNews – JAKARTA — Iklim regulasi yang dinilai kurang ramah terhadap dunia usaha dikhawatirkan dapat memicu hengkangnya investor dari sektor strategis Indonesia, termasuk industri kelapa sawit, ke negara lain seperti Afrika.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam merumuskan kebijakan ekonomi agar tidak memicu capital flight atau pelarian modal dari Indonesia.
Menurut Firman, sektor besar seperti sawit, pertambangan, hingga minyak dan gas merupakan industri padat modal yang sangat bergantung pada kepastian regulasi dan dukungan investasi.
“Saya khawatir nanti malah kebijakan ini akan menguntungkan negara lain. Seperti sawit, itu akhirnya Malaysia yang akan booming. Atau sebaliknya, sawit itu nanti mungkin malah para pelaku usaha akan hijrah ke Afrika,” kata Firman kepada RMOL, dikutip Jumat, 22 Mei 2026.
Ia menilai negara-negara Afrika kini mulai serius mengembangkan industri sawit dan belajar dari pengalaman Indonesia. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi ancaman apabila pemerintah tidak segera memperbaiki iklim regulasi dan kepastian usaha di dalam negeri.
Firman menegaskan pembangunan ekonomi nasional tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, sektor swasta dan investasi tetap memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Karena itu, ia menyoroti wacana kebijakan yang dinilai memberikan kontrol terlalu besar kepada negara, termasuk potensi penerapan satu pintu ekspor komoditas strategis melalui BUMN. Menurut Firman, tujuan pengawasan pemerintah memang baik, namun implementasinya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kalangan pelaku usaha.
Firman menilai persoalan seperti praktik under invoicing seharusnya diselesaikan melalui penguatan fungsi pengawasan dan penegakan aturan, bukan dengan kebijakan yang mempersempit ruang gerak dunia usaha.
“Harusnya fungsi pengawasannya yang ditingkatkan, bukan kemudian diambil alih seperti itu,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan adanya contoh negara yang dinilai gagal menerapkan kebijakan ekonomi terlalu sentralistik, seperti Venezuela. Pemerintah diminta tidak gegabah mengambil langkah yang berpotensi mengganggu kepercayaan investor.
Menurut Firman, investor dan perbankan akan mulai mempertanyakan kepastian pengembalian investasi apabila keuntungan sektor swasta terlalu banyak diatur negara tanpa kepastian regulasi yang jelas.
Selain itu, ia menilai Indonesia masih tertinggal dibanding Malaysia yang telah memiliki perlindungan khusus melalui undang-undang sektor perkelapasawitan. Sementara di Indonesia, regulasi yang menopang industri sawit dinilai belum cukup kuat. Sebelumnya, Firman juga mendorong pembentukan Undang-Undang khusus sawit untuk memperkuat kepastian hukum dan tata kelola sektor tersebut.
Karena itu, Firman meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan tetap memberikan kepastian usaha agar Indonesia tidak kehilangan investasi strategis ke negara lain, termasuk negara-negara di kawasan Afrika yang mulai agresif mengembangkan industri sawit.
