JurnalPatroliNews | Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perempuan melalui kerja sama strategis dengan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI).
Sinergi tersebut ditujukan untuk memperluas akses pelatihan, meningkatkan kompetensi, serta membuka peluang kerja yang lebih luas bagi perempuan di berbagai daerah.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPPI, Marlinda Irwanti, di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Cris Kuntadi menegaskan bahwa Kemnaker siap mendukung penguatan kapasitas masyarakat melalui pemanfaatan infrastruktur pelatihan kerja yang dimiliki pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurutnya, masyarakat, khususnya perempuan, dapat memanfaatkan jaringan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing di dunia kerja.
“Kolaborasi yang dibangun harus mampu menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas akses terhadap pelatihan dan kesempatan kerja,” ujar Cris.
Ia menjelaskan, selain memperkuat pelatihan berbasis kompetensi, Kemnaker juga terus memperluas cakupan program ketenagakerjaan agar semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan meningkatkan kemampuan dan memasuki pasar kerja yang semakin kompetitif.
Sebagai bagian dari transformasi layanan publik, Kemnaker kini mengintegrasikan berbagai program ketenagakerjaan ke dalam platform digital SIAPkerja.
Melalui sistem tersebut, masyarakat maupun kader FPPI dapat mengakses beragam layanan secara daring, mulai dari informasi pelatihan, lowongan pekerjaan, program pemagangan, pengembangan kewirausahaan, hingga layanan sertifikasi profesi.
Cris berharap kerja sama ini tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman semata, melainkan segera diwujudkan melalui program-program konkret di lapangan.
Untuk itu, ia mendorong seluruh pengurus FPPI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat koordinasi dengan balai pelatihan kerja dan dinas ketenagakerjaan setempat agar implementasi program dapat berjalan efektif.
“Kemitraan yang dibangun harus diikuti pelaksanaan program yang terukur dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya perempuan,” tegasnya.
Melalui kolaborasi ini, Kemnaker dan FPPI berharap semakin banyak perempuan Indonesia memperoleh akses terhadap pelatihan berkualitas, sertifikasi kompetensi, serta peluang kerja yang lebih luas sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.
Komentar