JurnalPatroliNews | Jakarta – Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) memastikan kesiapan pendanaan untuk mendukung implementasi program mandatori biodiesel B50, meskipun kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp32,3 triliun. Lembaga tersebut menegaskan kondisi likuiditas saat ini masih cukup kuat untuk membiayai seluruh program prioritas tanpa mengorbankan agenda strategis sektor sawit.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohamnad Alfansyah, mengatakan kebutuhan dana operasional program B50 telah diperhitungkan secara matang. Menurutnya, kemampuan keuangan BPDP masih memadai sehingga implementasi kebijakan pemerintah tersebut dapat berjalan sesuai rencana.
“BPDP siap support saja,” ujar Alfansyah di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Ia menegaskan bahwa berbagai program utama yang selama ini menjadi mandat BPDP tetap memperoleh alokasi anggaran secara penuh. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, hingga kegiatan riset kelapa sawit dipastikan tidak akan terdampak oleh pendanaan B50.
“PSR, sarpras, riset, SDM tidak boleh tidak ada dananya,” tegasnya.
Siapkan Dukungan BBM Khusus Nelayan
Selain mendukung program biodiesel nasional, BPDP juga tengah menyiapkan pembiayaan bagi kebijakan penyediaan solar nonsubsidi dengan harga khusus untuk nelayan.
Program tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan sekitar 400 ribu kiloliter solar dengan estimasi anggaran kurang dari Rp1,5 triliun. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menekan biaya operasional sektor perikanan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Kenaikan Pungutan Ekspor Belum Diperlukan
Di tengah meningkatnya kebutuhan pendanaan berbagai program strategis, BPDP menilai belum ada urgensi untuk menaikkan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit.
Menurut Alfansyah, kondisi kas lembaga masih berada pada tingkat yang sehat sehingga seluruh program yang telah direncanakan diyakini tetap dapat dibiayai hingga akhir tahun.
“Insya Allah cukup, tahun ini cukup,” katanya.
B50 Diproyeksikan Hemat Devisa Rp177 Triliun
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa implementasi mandatori biodiesel B50 akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.
Melalui pengurangan impor solar, pemerintah memperkirakan penggunaan B50 mampu menghemat devisa negara hingga Rp177 triliun setiap tahun sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Selain manfaat ekonomi, program tersebut juga diproyeksikan berkontribusi terhadap target Net Zero Emission melalui penurunan emisi sekitar 44 juta ton setara karbon dioksida (COâ‚‚).
Menurut Airlangga, keberhasilan peluncuran B50 menjadi bukti bahwa Indonesia mampu mengoptimalkan potensi sumber daya dalam negeri untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit nasional.
Komentar