JurnalPatroliNews | Jakarta – Tambahan Kuota Pertalite 2026 tengah dihitung pemerintah menyusul peningkatan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite atau RON 90. Kenaikan permintaan tersebut diduga berkaitan dengan peralihan sebagian konsumen dari BBM nonsubsidi Pertamax Series atau RON 92 ke BBM bersubsidi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah sedang melakukan penghitungan teknis untuk menentukan kebutuhan tambahan kuota hingga akhir tahun. Proses tersebut ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2026.
“Memang ada terjadi peningkatan, karena ada kenaikan, pasti akan terjadi penambahan kuota. Ada shifting dari RON 92 ke RON 90. Sebagian ada shifting,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (26/10/2026).
Pemerintah belum menetapkan besaran tambahan kuota yang diperlukan. Penghitungan masih berlangsung untuk memperkirakan kebutuhan pasokan Pertalite hingga Desember 2026, sekaligus mempertimbangkan kemampuan anggaran negara dalam membiayai subsidi energi.
Peralihan Konsumen Dorong Evaluasi Kuota
Bahlil menjelaskan, peralihan sebagian pengguna dari BBM nonsubsidi ke Pertalite menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan pemerintah dalam mengevaluasi alokasi BBM bersubsidi.
Perubahan pola konsumsi tersebut berpotensi meningkatkan kebutuhan Pertalite dibandingkan perkiraan sebelumnya. Karena itu, pemerintah perlu menghitung kembali kecukupan kuota agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi hingga penghujung tahun.
Meski peluang penambahan kuota terbuka, pemerintah belum mengumumkan angka resmi mengenai tambahan volume yang akan diberikan. Termasuk kemungkinan kenaikan hingga 10 persen, Bahlil menyebut belum ada keputusan final.
“Masih exercise, ya. Masih exercise,” ujarnya.
Istilah exercise yang digunakan Bahlil merujuk pada proses penghitungan atau simulasi yang masih berjalan. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan sebelum pemerintah menetapkan besaran tambahan kuota.
Kemampuan Anggaran Jadi Pertimbangan
Selain memproyeksikan peningkatan konsumsi, pemerintah juga mempertimbangkan kemampuan fiskal untuk memenuhi kebutuhan subsidi hingga akhir 2026.
Penambahan kuota BBM bersubsidi perlu dihitung secara cermat karena berkaitan dengan kebutuhan pasokan sekaligus pembiayaan yang harus ditanggung negara. Pemerintah harus memperhitungkan kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan anggaran yang telah dialokasikan.
Bahlil menegaskan bahwa aspek anggaran menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses penghitungan tersebut.
“Ya pasti kita sudah memikirkan lah, ya,” tandasnya.
Dengan demikian, keputusan mengenai tambahan kuota Pertalite tidak hanya bergantung pada peningkatan konsumsi, tetapi juga pada hasil penghitungan kebutuhan dan kemampuan pembiayaan pemerintah.
Keputusan Ditunggu hingga Akhir Oktober
Pemerintah menargetkan penghitungan teknis tambahan kuota selesai pada akhir Oktober 2026. Target ini menjadi tahapan penting untuk menentukan kebutuhan pasokan Pertalite selama sisa tahun berjalan.
Hingga keputusan resmi diumumkan, besaran tambahan kuota maupun kemungkinan kenaikan sebesar 10 persen masih belum dapat dipastikan.
Perkembangan konsumsi Pertalite dan hasil evaluasi pemerintah akan menjadi penentu kebijakan selanjutnya. Pemerintah diharapkan dapat memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi dengan memperhatikan ketepatan penyaluran subsidi dan kemampuan anggaran negara.
Komentar