JurnalPatroliNews | Jakarta – Partai Gerindra belum menentukan sikap resmi terkait wacana penggunaan hak angket hingga pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul polemik dokumen pendidikan SMA yang menjadi perhatian publik.
Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan keputusan partai akan dibahas melalui rapat internal Fraksi Gerindra setelah DPR kembali memasuki masa persidangan pada Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, usulan pemakzulan merupakan hak konstitusional anggota DPR. Namun, sikap resmi Fraksi Gerindra belum dapat disampaikan karena masih menunggu pembahasan dan arahan internal partai.
“Ya, pemakzulan silakan saja. Teman-teman kan memiliki hak untuk mengusulkan. Kalau kami masih menunggu karena rapat fraksi Partai Gerindra baru akan dilaksanakan di masa sidang besok, tanggal 10 atau 11 (November 2026),” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Gerindra belum mengambil posisi final terhadap wacana pemakzulan Gibran, meskipun isu tersebut telah menjadi pembicaraan di lingkungan parlemen.
Pembicaraan Hak Angket Disebut Berlangsung Intensif
Selain pemakzulan, Habiburokhman juga menanggapi kemungkinan penggunaan hak angket DPR untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Gibran.
Ia mengatakan Fraksi Gerindra masih menunggu arahan sebelum menentukan sikap terhadap usulan tersebut.
“Kita lihat. Ya, kalau soal hak angket itu kan kami akan menunggu arahan. Ya, kita lihat nanti. Ya, kami umumkan segera jika sudah ada sikap kami,” ujarnya.
Meski belum ada keputusan resmi, Habiburokhman mengakui pembicaraan mengenai persoalan tersebut telah berlangsung cukup intensif di antara sejumlah anggota DPR lintas fraksi.
Menurutnya, komunikasi politik dilakukan melalui pertemuan informal antaranggotanya. Namun, pembicaraan tersebut belum dapat dianggap sebagai keputusan resmi masing-masing fraksi.
“Kalau perbincangan sudah banyak. Kita barusan apa, nunggu sidang dari pagi sampai, ya serius, sangat serius kawan-kawan,” ungkapnya.
Ia kembali menegaskan bahwa dirinya belum dapat menyampaikan sikap Partai Gerindra sebelum rapat fraksi menghasilkan keputusan.
“Kalau serius, sangat serius. Kita dari meja ke meja tiap hari ketemu teman-teman yang dibahas itu,” lanjut Habiburokhman.
Dasco: DPR Masih Menunggu Putusan Lengkap MA
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pimpinan DPR belum menentukan langkah kelembagaan terkait aspirasi pemakzulan Gibran.
Menurut Dasco, DPR masih menunggu pembukaan masa persidangan serta salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran.
“Karena DPR pada saat ini belum bersidang, dan kami juga belum mengadakan rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah yang biasanya melibatkan fraksi-fraksi, dan juga kami juga sampai dengan saat ini masih menunggu putusan lengkap dari Mahkamah Agung,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (9/11/2026).
Dasco juga mengakui bahwa pembahasan mengenai wacana pemakzulan telah berlangsung secara informal di antara anggota DPR lintas fraksi.
Namun, pembahasan resmi harus dilakukan melalui forum kelembagaan sesuai tata tertib DPR.
Dengan demikian, pembukaan masa sidang pada 10 November belum otomatis menjadi awal proses pemakzulan. DPR masih harus menjalankan tahapan pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Polemik Dokumen Pendidikan Gibran Jadi Perhatian Parlemen
Wacana hak angket dan pemakzulan Gibran mengemuka setelah muncul perkembangan hukum terkait dokumen pendidikan SMA Wakil Presiden tersebut.
Mahkamah Agung sebelumnya mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Putusan tersebut menyatakan objek surat keterangan penyetaraan yang disengketakan tidak sah. Perkembangan itu kemudian memunculkan berbagai respons dari masyarakat dan kalangan politik.
Namun, putusan terkait surat keterangan penyetaraan tersebut tidak dengan sendirinya memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, dengan tahapan yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Karena itu, aspirasi pemakzulan yang berkembang di parlemen tetap harus memenuhi persyaratan konstitusional dan prosedur hukum yang berlaku.
Sikap Gerindra Masih Dinantikan
Rapat Fraksi Gerindra pada awal masa sidang menjadi tahapan penting untuk mengetahui arah sikap politik partai terhadap persoalan tersebut.
Hingga pernyataan Habiburokhman disampaikan, belum ada keputusan resmi apakah Gerindra akan mendukung, menolak, atau mengambil posisi lain terkait usulan hak angket maupun pemakzulan.
Di tengah pembicaraan lintas fraksi yang disebut berlangsung intensif, publik masih menunggu apakah dinamika tersebut akan berkembang menjadi langkah formal DPR atau tetap berada pada tahap komunikasi politik.
Keputusan Fraksi Gerindra dan perkembangan pembahasan di parlemen akan menjadi bagian penting dari kelanjutan polemik dokumen pendidikan Gibran dalam masa persidangan mendatang.
Komentar