JurnalPatroliNews | Jakarta – Di tengah perbincangan mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Dar Edi Yoga, salah satu pendiri Beranda Ruang Diskusi sekaligus praktisi media, mengajukan nama Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto sebagai figur alternatif.
Usulan tersebut membuka diskusi mengenai kemungkinan hadirnya tokoh profesional di luar lingkaran politik partai dalam kepemimpinan nasional.
Gagasan yang disampaikan pada Selasa (10/11/2026) itu tidak sekadar menawarkan nama baru dalam perbincangan politik. Dar Edi Yoga mendorong masyarakat mempertimbangkan kapasitas, integritas, pengalaman pengabdian, dan komitmen kebangsaan sebagai aspek penting dalam menilai seorang calon pemimpin.
Menurutnya, kepemimpinan nasional tidak semestinya hanya berputar pada tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang dan jaringan partai politik.
Ia berpandangan, Indonesia membutuhkan figur yang mampu menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok maupun politik praktis.
“Indonesia membutuhkan figur yang memiliki jiwa Merah Putih, berani mengabdi, dan tidak tersandera kepentingan politik praktis. Jangan sampai pembicaraan mengenai masa depan bangsa hanya berputar di antara nama-nama yang itu-itu saja,” demikian gagasan yang disampaikan Yoga.
Terawan Dinilai Memiliki Pengalaman Pengabdian
Nama Terawan Agus Putranto dinilai Dar Edi Yoga layak masuk dalam diskusi karena memiliki rekam jejak di bidang kedokteran, militer, dan pemerintahan.
Terawan merupakan dokter spesialis radiologi yang pernah menjabat Kepala RSPAD Gatot Soebroto. Ia juga pernah dipercaya menjadi Menteri Kesehatan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Bagi Yoga, pengalaman tersebut menjadi salah satu modal yang patut dipertimbangkan ketika masyarakat membicarakan figur pemimpin nasional dari kalangan profesional.
Usulan itu sekaligus menghadirkan pertanyaan mengenai ruang partisipasi tokoh nonpartai dalam kepemimpinan negara. Apakah jabatan Wakil Presiden harus selalu menjadi bagian dari kompromi kekuatan politik, atau dapat pula dipertimbangkan figur dengan pengalaman pengabdian dari bidang lain?
Meski demikian, gagasan tersebut masih merupakan pandangan pribadi Dar Edi Yoga. Belum ada proses pencalonan resmi maupun keputusan politik yang menempatkan Terawan sebagai kandidat pengganti Wakil Presiden.
Polemik Dokumen Pendidikan Gibran Menjadi Latar Perdebatan
Perbincangan mengenai kemungkinan pergantian Gibran kembali mendapat perhatian setelah muncul polemik terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam persyaratan pencalonannya pada Pemilu Presiden 2024.
Mahkamah Konstitusi (MK), melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
Dalam pertimbangan putusannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal setingkat SMA.
Namun, MK juga menegaskan bahwa dalam perkara tersebut Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Salah satu pertimbangan pentingnya berkaitan dengan kedudukan hukum para pemohon dan ruang lingkup kewenangan MK dalam perkara yang diajukan.
Perkembangan hukum berikutnya terjadi pada 30 Oktober 2026. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Dalam amar putusannya, MA mengabulkan gugatan penggugat terkait keabsahan surat keterangan tersebut.
Putusan MK dan MA itu kemudian menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai persyaratan pejabat negara, administrasi pendidikan, serta konsekuensi hukum dari putusan pengadilan.
Meski demikian, kedua perkara tersebut memiliki objek dan ruang lingkup hukum yang berbeda. Karena itu, putusan mengenai dokumen pendidikan tidak dapat serta-merta diartikan sebagai keputusan pemberhentian Wakil Presiden.
Pergantian Wakil Presiden Diatur Konstitusi
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional yang diatur dalam UUD 1945.
Pasal 7A mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan pengajuan pendapat DPR kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus sebelum usulan pemberhentian dibawa ke MPR.
Adapun Pasal 8 ayat (2) mengatur mekanisme pengisian jabatan apabila terjadi kekosongan Wakil Presiden. Dalam keadaan tersebut, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, pergantian Wakil Presiden bukan keputusan yang dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan opini publik, wacana politik, atau usulan seorang tokoh.
Usulan Nama Terawan Masih Berada di Ranah Gagasan
Di tengah berbagai perdebatan tersebut, usulan Dar Edi Yoga mengenai Terawan menghadirkan perspektif lain dalam diskusi kepemimpinan nasional.
Gagasan tersebut menekankan pentingnya membuka ruang bagi figur profesional yang memiliki pengalaman pengabdian di luar struktur partai politik.
Namun, kelayakan seorang figur untuk menduduki jabatan Wakil Presiden tidak hanya ditentukan oleh rekam jejak profesional. Aspek konstitusional, persyaratan jabatan, proses politik, serta dukungan kelembagaan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Pada akhirnya, usulan Terawan masih merupakan gagasan yang disampaikan untuk memperkaya diskusi publik, bukan pencalonan resmi ataupun keputusan mengenai pergantian Gibran.
Perdebatan mengenai masa depan kepemimpinan nasional pun perlu ditempatkan dalam kerangka demokrasi dan konstitusi. Kapasitas, integritas, rekam pengabdian, serta kepatuhan terhadap hukum tetap menjadi aspek penting dalam setiap pembicaraan mengenai jabatan publik.
Komentar