JurnalPatroliNews | Jakarta – Praktik pembuatan dan penjualan dokumen identitas palsu yang dipasarkan melalui media sosial terbongkar di kawasan Koja, Jakarta Utara. Polisi menangkap lima orang yang diduga menjalankan bisnis ilegal pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sementara seorang lainnya berinisial Nanang masih diburu.
Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di Kampung Mangga, Jalan Syawal Raya, Gang Buntu II, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja.
Kapolsek Koja, Kompol Andry Suharto, mengatakan informasi itu kemudian ditindaklanjuti Unit Reserse Kriminal dengan melakukan penyelidikan ke lokasi.
“Awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa di tempat tersebut sering ada anak-anak kumpul dengan kegiatan yang kurang jelas. Kemudian panit reskrim yang pada saat itu piket Ipda Ruswandi beserta anggotanya melakukan lidik ke TKP,” kata Andry dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Petugas kemudian menggerebek rumah tersebut pada Minggu (8/11/2026) sekitar pukul 00.10 WIB. Saat penggerebekan, polisi mendapati sejumlah orang tengah memproduksi dokumen yang diduga palsu.
Lima orang yang diamankan masing-masing Rossy Kurniawan, Farhandhito Fauzrial Driantama, Royadi, Sandi Syahputra, dan Yustinus Putut Wizanarko. Sementara itu, seorang bernama Nanang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Menurut Andry, praktik tersebut diduga telah berjalan sekitar dua hingga empat bulan. Para pelaku memasarkan jasa pembuatan dokumen melalui Facebook yang terhubung dengan WhatsApp Business. Pesanan disebut datang dari berbagai daerah di Indonesia.
Pemasaran Daring, Produksi Dilakukan di Rumah
Penyelidikan polisi mengungkap adanya pembagian tugas di antara para tersangka. Rossy, Farhandhito, Royadi, dan Sandi diduga bertugas mencari pelanggan sekaligus membuat dokumen sesuai pesanan.
Mereka menggunakan aplikasi penyunting gambar untuk mengolah desain SIM dan KTP. Setelah desain selesai, dokumen dicetak menggunakan printer dengan kertas overlay, kemudian ditempelkan pada bahan PVC.
Tahap berikutnya dilakukan dengan memotong hasil cetakan menggunakan alat khusus sebelum diproses menggunakan mesin pres atau laminating kartu.
Sementara itu, Yustinus diduga bertugas mengirimkan dokumen kepada pemesan melalui jasa ekspedisi. Pembayaran dilakukan pelanggan dengan mentransfer uang ke rekening yang digunakan para pelaku.
Andry menyebut sebagian besar pelanggan berasal dari luar Jakarta, bahkan dari luar Pulau Jawa.
“Kliennya dari para pemesan melalui Facebook dan rata-rata dari luar pulau dan luar wilayah Jakarta,” kata Andry.
Tarif SIM Palsu hingga Rp1,4 Juta
Polisi juga mengungkap daftar harga yang dipatok dalam bisnis tersebut. Tarif berbeda diterapkan berdasarkan jenis dokumen yang dipesan.
SIM A ditawarkan seharga Rp600 ribu, SIM C Rp300 ribu, SIM B I Umum Rp1,1 juta, dan SIM B II Umum Rp1,4 juta. Sementara itu, KTP dipatok Rp200 ribu per lembar.
Menurut keterangan Kapolsek Koja, para tersangka mengaku menjalankan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak memiliki pekerjaan.
“Motifnya mereka tidak ada yang bekerja dan semuanya untuk kebutuhan hidup. Motifnya cari makan karena enggak ada kerjaan lain,” ujarnya.
Polisi Sita 129 SIM dan 12 KTP
Dalam penggerebekan tersebut, petugas menyita 129 SIM yang diduga palsu dan 12 KTP yang diduga palsu.
Selain dokumen tersebut, polisi mengamankan delapan unit telepon genggam, satu unit CPU, dua printer, dua alat pemotong kartu, satu mesin laminating kartu, dua mouse, satu keyboard, delapan botol tinta printer, satu rim bahan PVC, serta tujuh paket dokumen yang diduga siap dikirim.
Penyidik juga masih memburu Nanang. Berdasarkan keterangan polisi, orang tersebut diduga memiliki peran penting dalam penyediaan perangkat produksi, termasuk komputer, mesin pres, dan alat pemotong kartu.
Nanang juga disebut mengajari empat tersangka lainnya mengenai proses pembuatan dan pencetakan dokumen tersebut.
Atas perkara ini, para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait pemalsuan dokumen kependudukan dan pemalsuan surat. Polisi menyebut ancaman hukuman maksimal mencapai 10 tahun penjara dan denda hingga Rp1 miliar.
Pengungkapan kasus ini menjadi pengingat bahwa pembuatan dokumen resmi tidak dapat dilakukan melalui jasa tidak resmi di media sosial. SIM dan KTP merupakan dokumen negara yang penerbitannya harus melalui prosedur dan kewenangan instansi terkait.
Polisi masih melakukan pengembangan untuk menelusuri jaringan pemasaran, asal-usul peralatan produksi, serta kemungkinan adanya pemesan dan pihak lain yang terlibat.
Komentar