JurnalPatroliNews | Jakarta — Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara, mendapat sorotan dari Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (Kosmak).
Organisasi tersebut meminta aparat penegak hukum tidak mengabaikan dugaan tersebut apabila benar BBM yang beredar merupakan solar bersubsidi yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu.
Koordinator Kosmak Ronald Loblobly mengatakan, pemeriksaan oleh aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan asal-usul, peruntukan, serta mekanisme penyaluran BBM yang dipersoalkan.
“Penting untuk diusut kalau memang posisinya BBM yang dimaksudkan memang benar BBM subsidi,” kata Ronald kepada wartawan, Rabu (16/9/2026).
Minta Asal-Usul BBM Ditelusuri
Menurut Ronald, proses penelusuran penting dilakukan agar publik memperoleh kejelasan apakah terdapat penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi di kawasan tersebut.
Ia menilai pemeriksaan tidak hanya perlu diarahkan pada keberadaan BBM, tetapi juga menyangkut asal pasokan, pihak yang menerima, hingga peruntukan akhirnya.
“Dengan diusut oleh aparat penegak hukum, akan jelas apakah ada penyelewengan dalam penyaluran BBM subsidi atau tidak,” ujarnya.
Ronald menekankan bahwa setiap produk BBM yang memperoleh fasilitas subsidi negara semestinya memiliki jalur distribusi dan sasaran penerima yang jelas.
Nelayan Disebut Menjadi Kelompok yang Berkepentingan
Sorotan Kosmak juga dikaitkan dengan kebutuhan BBM bagi masyarakat nelayan.
Ronald mengatakan, solar bersubsidi memiliki fungsi penting bagi aktivitas nelayan, terlebih ketika biaya energi menjadi salah satu komponen yang memengaruhi biaya operasional di sektor perikanan.
Karena itu, menurut dia, asal-usul dan peruntukan BBM perlu dipastikan agar subsidi yang diberikan pemerintah tidak keluar dari sasaran yang telah ditetapkan.
“Apalagi, BBM tersebut nyata-nyata untuk kepentingan masyarakat nelayan yang membutuhkan di tengah tekanan harga BBM dalam negeri yang melonjak tinggi karena pasokan dan harga beli bahan baku yang mahal,” katanya.
Minta Penegak Hukum Bertindak Jika Ada Pelanggaran
Ronald menilai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Jika dalam proses tersebut ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap aturan distribusi BBM bersubsidi, aparat penegak hukum dapat menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jadi penting untuk diusut tuntas dalam prosesnya supaya clear,” pungkas Ronald.
Hingga saat ini, dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian dari pihak berwenang. Penelusuran terhadap sumber BBM, jalur distribusi, penerima manfaat, serta peruntukannya menjadi penting untuk memastikan apakah terjadi pelanggaran atau tidak.
Komentar