JurnalPatroliNews | Jakarta – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai terungkap melalui pemaparan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam penjelasannya, Suyudi mengungkap adanya dugaan instruksi penyadapan secara lisan yang berlangsung pada periode 2025 hingga 2026, tanpa dilengkapi permohonan resmi dari penyidik.
Salah satu nama yang disebut dalam konstruksi perkara tersebut adalah Irjen Ahrie Sonta, yang ketika itu menjabat Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon). Ia diduga menerima dan meneruskan perintah penyadapan kepada pelaksana teknis melalui jalur internal atau jalur atensi.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman itu secara khusus membahas penanganan dugaan penyadapan terhadap Presiden, sejumlah tokoh nasional, serta pimpinan dan anggota Komisi III DPR.
Suyudi menjelaskan, dugaan penyimpangan bermula ketika Ahrie Sonta menjabat sebagai Plt Kabagmon dan diduga memerintahkan penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa melalui mekanisme permohonan resmi penyidik.
“Perkara ini berawal pada kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 ketika AS selaku pelaksana tugas kepala bagian monitoring atau Plt Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa keterkaitan dengan prosedur penegakan hukum,” jelas Suyudi.
Instruksi diduga berasal dari rantai komando
Dalam pemaparan lebih lanjut, Kapolri menjelaskan bahwa dugaan perintah penyadapan tidak berdiri sendiri pada level pelaksana. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atau LSP diduga menjadi pihak yang menentukan target penyadapan dan menyampaikan instruksi kepada pejabat di bawahnya.
Berdasarkan konstruksi penyidikan yang dipaparkan Suyudi, instruksi tersebut diduga diteruskan melalui Slamet Uliandi, kemudian melibatkan Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta dalam rangkaian pelaksanaan teknis.
Perintah disebut disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp. Persoalan mendasarnya adalah instruksi tersebut diduga tidak didukung surat permohonan penyidik dan dokumen perkara sebagaimana dipersyaratkan dalam mekanisme resmi.
Dalam penjelasannya, Suyudi juga mengungkap adanya perbedaan antara jalur penyadapan resmi dan jalur internal atau jalur atensi. Jalur resmi harus melalui permohonan tertulis, verifikasi, serta persetujuan berjenjang. Sebaliknya, jalur atensi diduga dapat berjalan tanpa dokumen permohonan penyadapan yang dipersyaratkan.
Kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis yang sama. Kondisi ini, menurut penjelasan Kapolri, diduga membuat aktivitas melalui jalur atensi dapat tersamarkan di antara kegiatan penyadapan yang dilakukan melalui prosedur resmi.
Dugaan penghapusan data pada Oktober 2026
Perkembangan lain yang menjadi perhatian penyidik terjadi pada Oktober 2026. Pada periode tersebut, Ahrie Sonta diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan sebagai sarana komunikasi penyampaian instruksi penyadapan.
Selain itu, ia juga diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan yang tersimpan dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan PLX.
“Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX,” ungkap Suyudi.
Dugaan pembubaran grup komunikasi dan penghapusan data tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan hingga akhirnya dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.
Laporan itu ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Kapolri menyebut identitas pelapor dirahasiakan untuk kepentingan penanganan perkara.
Habiburokhman minta seluruh rangkaian diusut
Dalam rapat yang sama, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar penyidikan tidak hanya berhenti pada dugaan penyadapan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya rangkaian tindakan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Ia menyebut dugaan penyadapan terhadap Presiden, ribuan tokoh bangsa, serta pimpinan dan anggota Komisi III DPR sebagai persoalan serius yang harus diungkap secara menyeluruh.
“Kami menyampaikan sikap tegas, meminta diusutnya tindakan penyadapan ilegal yang dilakukan oleh kelompok Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, ribuan tokoh bangsa, hingga pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI,” kata Habiburokhman.
Habiburokhman menilai, apabila terbukti, tindakan tersebut dapat berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan kewenangan, serta persoalan serius terhadap keamanan nasional.
Ia juga mempertanyakan bagaimana instrumen negara yang semestinya digunakan untuk melindungi masyarakat justru diduga disalahgunakan untuk memantau kepala negara dan sejumlah tokoh.
“Bagaimana mungkin para petinggi institusi kepolisian yang dimandatkan oleh undang-undang untuk mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum, justru menyalahgunakan kewenangan dan instrumen negara untuk memata-matai kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, dan lembaga pengawasnya sendiri? Perbuatan ini dapat diibaratkan menikam dari belakang,” sambungnya.
Kapolri: Kewenangan bukan alat melampaui hukum
Menanggapi persoalan tersebut, Suyudi menegaskan bahwa kewenangan aparat penegak hukum harus digunakan berdasarkan ketentuan hukum dan tidak boleh melampaui batas.
“Kita memahami bahwa kewenangan adalah alat untuk menegakkan hukum, bukan alat untuk melampaui hukum. Sebab ketika kewenangan kehilangan batasnya, kepercayaan dapat berubah menjadi kecurigaan. Dan kehadiran negara yang seharusnya memberikan perlindungan, justru dapat menimbulkan kekhawatiran,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa institusi kepolisian harus memiliki keberanian untuk memeriksa dan mengusut dugaan pelanggaran, termasuk apabila perkara tersebut melibatkan personel internal.
“Di sinilah kehormatan sebuah institusi diuji, bukan semata ketika berhasil mengungkap kejahatan, tetapi ketika memiliki keberanian untuk menatap ke dalam, menguji setiap dugaan dengan kejujuran, dan menegakkan hukum tanpa memandang siapa yang dihadapi,” pungkas Suyudi.
Pemaparan tersebut membuka gambaran mengenai dugaan rantai komando, penggunaan jalur atensi, hingga penghapusan data dalam perkara penyadapan. Namun, seluruh konstruksi tersebut tetap harus diuji melalui alat bukti dan proses hukum.
Dalam perkara ini, penetapan tersangka tidak dapat disamakan dengan putusan bersalah. Pembuktian mengenai siapa yang memberikan perintah, siapa yang menjalankan penyadapan, siapa yang menerima hasilnya, serta siapa yang bertanggung jawab atas penghapusan data harus dilakukan secara individual dan berdasarkan hukum.
Publik kini menunggu perkembangan penyidikan untuk memastikan seluruh dugaan tersebut terungkap secara transparan, termasuk pertanggungjawaban setiap pihak yang disebut dalam pemaparan Kapolri.
Komentar