JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10). Dalam agenda yang digelar di Gedung Keuangan Negara Surabaya, ia bertemu dengan Wakil Gubernur Emil Dardak serta sejumlah bupati untuk membahas penurunan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026.
Purbaya tidak menampik bahwa para kepala daerah menyampaikan keberatan atas kebijakan ini.
“Ya, mereka (bupati) menyampaikan protes,” ujarnya usai pertemuan.
Pada 2025, pemerintah pusat mengalokasikan TKD sebesar Rp919,9 triliun. Namun dalam rancangan awal APBN 2026, jumlah tersebut turun signifikan menjadi Rp650 triliun. Setelah melalui pembahasan dengan DPR, Purbaya menambahkan alokasi sebesar Rp43 triliun, sehingga total TKD tahun depan menjadi Rp693 triliun.
Menurutnya, pemotongan dilakukan karena masih ditemukan banyak penyimpangan dalam penggunaan anggaran di daerah.
“Utamanya karena ada penyelewengan. Tidak semua dana yang diturunkan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya,” jelasnya.
Meski transfer langsung ke daerah dipangkas, Purbaya menegaskan bahwa belanja program yang diarahkan ke daerah justru meningkat, dari Rp900 triliun tahun ini menjadi Rp1.300 triliun pada 2026.
“Kami ingin memastikan uang yang lebih banyak itu benar-benar menghasilkan kinerja yang lebih efektif,” katanya.
Purbaya juga membuka peluang adanya tambahan alokasi TKD di tengah tahun, bergantung pada kondisi ekonomi.
“Kalau ekonomi di kuartal pertama dan kedua tahun depan membaik, ruang fiskal kita akan lebih longgar. Bukan tidak mungkin sebagian dana akan ditransfer lagi ke daerah,” pungkasnya.
