Lanjut Silaen, “Bukan tidak membela produk dalam negeri, bukan itu maksudnya. Tapi kondisi ekonomi rakyat yang terseok-seok untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang pada mahal itu sesuatu yang tidak terhindarkan. Sekiranya ada pilihan lain mensubstitusi kebutuhan pangan jadi harganya murah dan terjangkau, dipastikan rakyat juga akan beralih pilihan, tanpa harus disuruh, “tutur alumni Lemhanas pemuda itu.
Sama halnya dengan pakaian bekas import yang hanya mampu dibeli bukan karena tidak mau baju atau pakaian baru seperti yang dikehendaki pemerintah dalam rangka menjaga kelangsungan produk dalam negeri. Apalah artinya menjaga produk dalam negeri tapi tidak mampu dibeli oleh rakyat kecil?, “tanya Silaen.
Sungguh miris melihat perilaku penguasa dalam hal ini pemerintah lewat penegak hukum yang mungkin saja distir oleh invisible man/ invisible hand. Mengapa kebijakan pemerintah itu tidak berpihak kepada kebutuhan riel rakyat kecil. Rakyat kecil butuh harga yang murah dan terjangkau, “kritik Silaen.
Silaen heran dan bingung apa yang dilakukan pemerintah ini justru berbanding terbalik dengan kemampuan daya beli masyarakat kecil. Kalau kaum berduit mana mau membeli produk barang bekas malu-lah. Justru kaum berduit belanja produk bermerek dengan mutu internasional, “ungkap Silaen.
Sekali lagi, Rakyat kecil sudah tak mampu membeli produk baru seperti yang dikehendaki oleh pemerintah karena harganya mahal jauh dari kemampuan isi kantong wong cilik. Pemerintah sudah tidak mampu memakmurkan rakyat ehh malah turut menambah beban ekonomi tambah membuat miskin aja, “ucap Silaen.
Tragis memang kerja pemerintah ini. Alih- alih mau memajukan produk dalam negeri tapi tingkat belanja pengadaan pemerintah pusat dan daerah doyannya justru impor, berbanding terbalik dengan kenyataan. Padahal anggaran yang dipakai belanja tersebut adalah uang rakyat yang dipungut pajak, harusnya itu yang dikontrol penggunaannya daripada sekedar ngurusin remeh temeh, “tandas Silaen.
Komentar