JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono optimistis awal tahun 2025 Indonesia sudah bisa memenuhi hingga 100% kebutuhan garam di dalam negeri. Hal itu, imbuh dia, sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan agar Indonesia benar-benar setop impor garam tahun 2024. “Kita ingin genjot produksi garam lokal. Kebutuhan garam nasional itu sekitar 3-4 juta ton. Sekarang ini produksi nasional sekitar 1,5-2 juta ton, jadi sisanya masih impor. Nah kalau kita bisa penuhin ini nanti di akhir 2024, misalnya kita sudah bisa full produksi dalam negeri ya mudah-mudahan 2025 ke depan sudah tidak impor lagi,” kata Sakti kepada rekan media, dikutip Rabu (8/2/2023).
Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan fokus mengembangkan dan meningkatkan produksi garam di Nusa Tenggara Timur (NTT). “Potensi yang paling besar itu di NTT, saya sudah lihat lokasi, sudah bicara dengan gubernur di sana, dan ada potensi lahan cukup signifikan, kita akan gerakkan melalui BLU (Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP)),” ujarnya. “Kita lagi hitung berapa sebetulnya per hektar produksinya, dan seterusnya sehingga kalau itu digelar dengan jumlah luasan yang ada, nanti kemudian akan menghasilkan berapa besar tonasenya,” katanya.
Dia memperkirakan, dibutuhkan investasi yang signifikan untuk bisa meningkatkan kualitas garam atau dalam hal ini NaCl sampai di atas 95%. Sementara, lanjut dia, kualitas NaCl itu dipengaruhi mulai dari proses produksinya. Termasuk, sumber air laut yang masih belum tercemar turut menjadi salah satu kunci agar kualitas garam NaCl di atas 95%. “Ada beberapa contoh. Di daerah Kebumen, dalam skala kecil itu dengan tunnel itu bisa meningkat yang sangat luar biasa. Tapi yang pasti sumber air laut yang tidak tercemar itu juga menjadi salah satu kunci. Nah di Indonesia timur, di NTT (dan) NTB selain panasnya yang cukup, 8 bulan, maka sumber air lautnya juga tidak tercemar, itu sangat bisa untuk kita kembangkan,” terangnya.
Untuk mendapatkan kadar garam NaCl 95-97% dibutuhkan tunnel, namun untuk membangun tunnel di semua tambak garam dibutuhkan biaya yang sangat besar sehingga akan berdampak juga kepada harga garam. “Yang di Kebumen itu dengan tunnel (NaCl) 97% hasil produksinya. Jadi kalau dibikin tunnel semua memang menjadi mahal, cukup mahal, kalau mahal kan nanti dampaknya ke harga garam itu sendiri,” tuturnya. “Sementara kalau kita fight atau kita adu dengan garam impor, mereka rata-rata kan dari produksi yang bukan tambak lagi ya, tapi tambang. Mineral garam yang dihasilkan dari garam. Di Australia itu tambang bukan tambak, memang kita kalah kalau kayak gitu. Tapi, apapun namanya kalau kita bisa memenuhi dalam negeri itu kan dampaknya besar, tenaga kerjanya nambah, ekonominya meningkat, begitu,” pungkas Sakti.
Sebelumnya, Jokowi mau mempercepat kegiatan penggaraman, supaya tidak lagi bergantung pada impor pada 2024 mendatang. termasuk berbagai industri dari aneka pangan, farmasi, dan kimia.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 126/022 Tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, yang ditetapkan pada 27 Oktober 2022. Lewat peraturan ini, Jokowi memandatkan kebutuhan garam nasional harus dipenuhi dari produksi dalam negeri oleh petambak garam dan badan usaha paling lambat tahun 2024.
Komentar