JurnalPatroliNews – Jakarta – Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal, melontarkan kritik terhadap penjelasan Menteri Luar Negeri Sugiono terkait keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Meski mengapresiasi upaya Menlu menyampaikan klarifikasi kepada publik melalui video yang dirilis pada Jumat, 23 Januari 2026, Dino menilai penjelasan tersebut belum menyentuh persoalan inti.
Menurut Dino, uraian yang disampaikan masih bersifat normatif dan terlalu umum, sementara isu Dewan Perdamaian dinilai sarat kepentingan, kompleks, serta berpotensi membawa dampak politik dan diplomatik jangka panjang bagi Indonesia.
Ia menuliskan pandangannya melalui akun X pribadi, menyebut bahwa penjelasan Menlu belum menjawab berbagai pertanyaan krusial terkait mekanisme dan konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut.
Dino menekankan, sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses perundingan, Menlu memiliki kewajiban untuk memaparkan secara lebih rinci posisi Indonesia, termasuk hak dan kewajiban sebagai anggota, serta memastikan bahwa prinsip kesetaraan benar-benar dijalankan di dalam Dewan Perdamaian.
Selain itu, ia mengingatkan potensi masuknya kepentingan ekonomi dan bisnis global ke dalam forum tersebut, yang dikhawatirkan dapat mengaburkan fokus utama perjuangan kemanusiaan dan hak rakyat Palestina.
Dino juga mempertanyakan arah pengambilan keputusan di dalam Dewan Perdamaian, terutama jika muncul perbedaan pandangan antarnegara anggota. Ia menyoroti risiko Indonesia ditempatkan pada posisi yang tidak sejajar dan hanya mengikuti kehendak pihak-pihak dominan.
Tak kalah penting, Dino meminta penjelasan terbuka mengenai isu biaya keanggotaan permanen yang disebut-sebut mencapai 1 miliar dolar AS. Menurutnya, informasi tersebut berpotensi menimbulkan kesan transaksional dan elitis dalam sebuah forum yang seharusnya berlandaskan nilai-nilai perdamaian.
Ia menilai masyarakat Indonesia berhak mendapatkan keterangan yang transparan terkait apakah Indonesia akan menanggung biaya tersebut atau tidak, serta implikasinya bagi kepentingan nasional.
Sebagai penutup, Dino menyarankan agar Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, yang menangani isu politik luar negeri kawasan Timur Tengah, turut tampil mendampingi Menlu Sugiono untuk memberikan penjelasan lebih komprehensif mengenai sikap dan peran Indonesia di Dewan Perdamaian.
