JurnalPatroliNews – Jakarta – Maraknya kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendorong desakan agar evaluasi yang tengah dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) dilakukan secara terbuka.
Pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio, menilai langkah pemerintah mengevaluasi penyelenggaraan MBG sudah tepat. Namun, ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh, mulai dari distribusi, standar dapur, hingga mekanisme pengawasan di lapangan.
“Program ini langsung menyangkut kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Kalau ada celah dalam pelaksanaan, itu harus segera ditutup,” ujar Hendri, Jumat (26/9/2025).
Akademisi Universitas Paramadina yang akrab disapa Hensat itu mengingatkan, MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto sehingga setiap persoalan yang muncul harus ditangani serius. Menurutnya, kasus keracunan yang terus bermunculan berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat.
“Evaluasi jangan hanya soal teknis, tetapi juga cara pemerintah mengomunikasikan hasilnya ke publik. Kepercayaan masyarakat adalah modal politik yang penting. Kalau komunikasi penanganannya buruk, dampaknya bisa merusak legitimasi pemerintah,” jelasnya.
Hensat juga menekankan transparansi harus dijaga, baik terhadap masyarakat maupun Presiden. Ia menegaskan, menutup-nutupi data justru akan memperburuk citra pemerintah.
“Data harus terbuka. Jangan ada yang disembunyikan, karena itu hanya membuat publik makin tidak percaya,” pungkasnya.
