Otoritas IKN Ungkap Pengeluaran Tahun 2023, Dana Rp271,71 Miliar Digunakan

JurnalPatroliNews – Jakarta – Otoritas Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) menunjukkan bahwa mereka telah mengalokasikan dana sebesar Rp271,71 miliar dari total anggaran Rp285,9 miliar yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) tahun 2023. Realisasi ini mencapai 95% dari anggaran tahun tersebut.

Berdasarkan pernyataan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara, Bambang Susantono, dana tersebut dialokasikan untuk operasional 9 unit Eselon 1 di OIKN.

Sementara untuk tahun 2024, OIKN telah menganggarkan dana sebesar Rp434 miliar, menandai kenaikan lebih dari 50% dari anggaran tahun sebelumnya.

“Alokasi anggarannya hanya dua secara sederhana yaitu program pengembangan kawasan strategis Rp 202 miliar, dan program dukungan manjemn Rp 231 miliar,” kata Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senin, (18/3/24).

Hingga tanggal 17 Maret 2024, OIKN telah merealisasikan dana sebesar Rp62,07 miliar atau 14,3% dari total Pagu DIPA setelah dikurangi beberapa penyesuaian.

Sebelumnya, Badan OIKN telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp3,1 triliun untuk tahun 2024. Tambahan anggaran ini disarankan untuk menutupi biaya operasional sekretariat dan meningkatkan sarana serta prasarana di IKN.

“Untuk semua hal ini, kami masih membutuhkan beberapa hal yang tidak termasuk dalam anggaran Rp 400 miliar tadi,” ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono saat rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin, (18/9/2023).

Dalam paparannya, Otorita IKN memperinci kebutuhan tambahan biaya tersebut. Misalnya, Sekretariat Otorita IKN memerlukan tambahan dana sebesar Rp182,8 miliar, sementara Kedeputian Bidang Sarana Prasarana meminta tambahan dana paling besar sebesar Rp2,1 triliun.

Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital membutuhkan tambahan biaya sebesar Rp466 miliar, sedangkan Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam memerlukan tambahan biaya sebesar Rp387 miliar.

Bambang juga menyoroti kebutuhan tambahan anggaran di Kedeputian Sarana dan Prasarana. IKN membutuhkan dana untuk membangun rusun bagi para pegawainya dengan perkiraan biaya pembangunan 5 menara rusun mencapai Rp893 miliar. “Kami belum ada pembangunan tower untuk pegawai kami sendiri,” ucap dia.

Komentar