Selain untuk pembangunan rusun, dana tambahan sebesar Rp2,1 triliun di Kedeputian Sarana dan Prasarana diminta untuk konsultan operasional readiness pembangunan infrastruktur sebesar Rp27,2 miliar; biaya operasional pemeliharaan gedung di kawasan IKN sebesar Rp409,7 miliar; penyediaan dan pengelolaan angkutan umum sebesar Rp500 miliar; sarana pemadam kebakaran sebesar Rp265,5 miliar; dan kebijakan bidang sarana dan prasarana koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan sebesar Rp16,2 miliar.
Menanggapi permintaan tersebut, sejumlah anggota Banggar DPR menyatakan protes karena permintaan tambahan anggaran diajukan menjelang akhir pembahasan anggaran 2024 untuk IKN. Akhirnya, Banggar hanya menyetujui anggaran sebesar Rp434 miliar untuk IKN di tahun 2024, sesuai dengan permintaan awal.
Bambang, setelah rapat, menyatakan bahwa permintaan tambahan anggaran diajukan karena beberapa infrastruktur dan fasilitas telah diserahkan kepada IKN. Oleh karena itu, tambahan dana diperlukan untuk pemeliharaan dan operasional fasilitas tersebut. “Sisi kualitasnya tentu harus benar-benar kami jaga,” ujar dia.
Mengenai penolakan Banggar, Bambang mengatakan akan membahasnya lebih lanjut. “Kami akan membahas lebih lanjut, intinya beberapa jenis infrastruktur dan fasilitas telah diserahkan kepada kami, dan tentu saja, operasional dan pemeliharaan memerlukan biaya,” pungkasnya.
Komentar